Jakarta, INDONEWS.ID – Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) menggelar aksi di Jakarta, Selasa (20/10/2026), bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dari lima tuntutan yang dibawa, yang pertama adalah penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir sebagai bencana nasional.
Aksi dimotori Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang dipimpin Yatalathof Imawan. Menurut Akurat.co, titik aksi berada di Tugu Proklamasi dan Tugu Tani, Menteng, Jakarta Pusat [perlu konfirmasi lapangan: media lain menyebut Bundaran HI dan sekitar Gedung DPR].
"BEM UI akan aksi di Jakarta," kata Yatalathof, seperti dikutip dari Akurat.co. Kampus lain dalam aliansi dijadwalkan menggelar aksi di daerah masing-masing.
Peserta menyampaikan sejumlah tuntutan. Antara lain menetapkan karhutla dan banjir sebagai bencana nasional, memulihkan warga terdampak, dan menindak korporasi yang bertanggung jawab.
Kedua, menuntut pemerintah memperbaiki tata kelola ekonomi dan memulihkan kepercayaan pasar. Ketiga, menghentikan pembatasan kebebasan menyampaikan pendapat. Keempat, memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan kelima menurunkan biaya pendidikan, kesehatan, dan layanan publik serta memastikan aksesnya merata.
Tuntutan itu disusun lewat penjaringan aspirasi publik bertajuk "Bantu Kami Susun Tuntutan Rakyat!" yang dibuka BEM UI sejak 9 Oktober 2026, seperti dilaporkan KalderaNews.
Baca juga : Karhutla 2026, ICW: APH Harus Gunakan UU Tipikor dan Dorong Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Cermin sepekan terakhir
Daftar tuntutan itu sejalan dengan rangkaian peristiwa sepekan terakhir. Pemerintah belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional dengan alasan masih sanggup menanganinya. Pada Senin (19/10/2026), Presiden Prabowo memerintahkan perluasan operasi udara yang kini melibatkan 60.000 personel dan 47 pesawat.
Di pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 4.996 pada Senin, setelah ambles 11,57 persen pada Jumat pekan lalu di tengah rencana MSCI mengubah klasifikasi pasar Indonesia. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dugaan korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menurut Yatalathof, aksi ini bukan sekadar evaluasi kinerja pemerintah, tetapi juga ungkapan kekecewaan mahasiswa terhadap kondisi bangsa. Ia menyebut aksi daerah akan disusul gerakan bersama. "Baru nanti kami akan buat gerakan besar bersama," ujarnya.
Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) menyatakan tidak menggelar aksi pada 20 Oktober. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, seperti dilaporkan KalderaNews, beralasan momentum dua tahun pemerintahan rawan dimanfaatkan pihak tertentu. Ia juga mengapresiasi pengesahan Undang-Undang Perlindungan Buruh.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid disebut telah berdiskusi dengan BEM UI mengenai rencana aksi damai tersebut.
BEM UI pernah menggelar aksi bertajuk "Menuju Indonesia Bangkrut" pada 12 Juni 2026 yang diikuti lebih dari 700 mahasiswa, seperti dilaporkan Hukumonline.
Di sisi lain, pemerintah memaparkan capaian dua tahun melalui Badan Komunikasi Pemerintah. VIVA melaporkan pemerintah menyiapkan 26 proyek hilirisasi senilai Rp225 triliun dan menargetkan penghematan BUMN lebih dari Rp70 triliun.
