Jakarta, INDONEWS.ID – Krisis politik dan hukum di Polandia semakin memanas setelah pemerintah Perdana Menteri Donald Tusk mengambil langkah membekukan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Bogdan Święczkowski dan wakilnya, Bartłomiej Sochański.
Keputusan tersebut memicu perlawanan dari kelompok oposisi yang menuding pemerintah melakukan upaya kudeta terhadap lembaga peradilan. Ketegangan bahkan berujung demonstrasi di Warsawa, ibu kota Polandia, hingga aparat kepolisian antihuru-hara dikerahkan untuk mengamankan gedung MK.
Situasi semakin serius setelah Presiden Polandia Karol Nawrocki membatalkan perjalanan resminya ke Senegal dan memutuskan kembali ke negaranya untuk menghadapi krisis tersebut.
Perseteruan ini bukan sekadar persoalan pergantian pimpinan lembaga peradilan. Konflik tersebut merupakan bagian dari pertarungan panjang antara pemerintahan pro-Eropa pimpinan Tusk dan kelompok nasionalis Partai Law and Justice (PiS) yang sebelumnya berkuasa.
Awal Mula Perseteruan
Kisruh bermula dari konflik berkepanjangan mengenai independensi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi Polandia. Partai PiS yang berkuasa pada 2015 hingga 2023 sebelumnya melakukan perubahan terhadap sistem peradilan. Kebijakan tersebut menuai kritik karena dinilai membuka ruang intervensi politik terhadap lembaga kehakiman.
Setelah Donald Tusk mengambil alih pemerintahan pada Desember 2023, pemerintahannya berjanji memulihkan supremasi hukum dan memperbaiki sistem peradilan yang dianggap bermasalah.
Namun, upaya reformasi tersebut menghadapi hambatan, terutama dari Presiden Nawrocki yang memiliki kedekatan politik dengan PiS. Salah satu persoalan utama adalah penunjukan hakim Mahkamah Konstitusi.
Pemerintah dan parlemen menginginkan sejumlah hakim baru dapat menjalankan tugasnya, tetapi pimpinan MK menolak memberikan tempat kepada beberapa hakim yang dipilih oleh mayoritas parlemen. Situasi itu membuat konflik antara pemerintah dan pimpinan lembaga peradilan semakin sulit diselesaikan.
Ketegangan mencapai puncaknya pada Jumat (30/10/2026), ketika hakim senior Anna Korwin-Piotrowska mengumumkan penangguhan sementara jabatan Ketua MK Bogdan Święczkowski dan Wakil Ketua Bartłomiej Sochański.
Korwin-Piotrowska kemudian mengambil alih kepemimpinan lembaga tersebut. Langkah itu langsung menuai kecaman dari kubu oposisi. Mereka menilai keputusan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah dan merupakan upaya mengambil alih lembaga konstitusional secara paksa.
Partai PiS bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai kudeta terhadap tatanan konstitusi Polandia. Mantan Menteri Kehakiman Polandia, Zbigniew Ziobro, mengecam keras langkah pemerintah dan menyerukan perlawanan.
Di sisi lain, Perdana Menteri Donald Tusk membela kebijakan tersebut. Ia mengatakan pemerintah berkewajiban mengembalikan supremasi hukum setelah bertahun-tahun terjadi persoalan dalam sistem peradilan.
"Proses ini sulit, terkadang bahkan menyakitkan, dan membutuhkan tindakan tegas. Tidak ada jalan lain," demikian pernyataan Tusk.
Demonstrasi Berujung Ketegangan dengan Polisi
Keputusan tersebut memicu aksi demonstrasi di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi di Warsawa. Ratusan demonstran berkumpul untuk memprotes penangguhan pimpinan MK. Situasi semakin tegang ketika sejumlah demonstran menerobos pagar gedung dan melemparkan benda ke arah petugas kepolisian.
Polisi antihuru-hara kemudian dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Sedikitnya tiga orang ditahan setelah kericuhan terjadi. Aparat juga melakukan pengamanan ketat untuk mencegah demonstran memasuki gedung lembaga peradilan tersebut.
Krisis ini memperlihatkan semakin dalamnya perpecahan politik di Polandia, terutama menyangkut siapa yang memiliki legitimasi untuk mengendalikan lembaga peradilan tertinggi negara itu.
Perkembangan situasi membuat Presiden Karol Nawrocki memutuskan membatalkan perjalanan resminya ke Senegal. Pesawat yang membawanya sedang dalam perjalanan menuju negara Afrika Barat tersebut ketika Nawrocki memutuskan kembali ke Polandia. Melalui pernyataannya, Nawrocki menegaskan bahwa dirinya harus berada di dalam negeri untuk menghadapi situasi yang berkembang.
"Pada saat seperti ini, Presiden harus berada di Polandia," ujarnya.
Setibanya di Warsawa, Nawrocki mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi dan terlibat dalam ketegangan langsung dengan para hakim yang berada di sana. Presiden bahkan mempertanyakan legitimasi para hakim yang mengambil alih kepemimpinan lembaga tersebut. Peristiwa itu semakin memperlihatkan tajamnya perbedaan pandangan antara kepala negara dan pemerintahan Tusk.
Perseteruan di Mahkamah Konstitusi Polandia menjadi bagian dari persoalan yang lebih luas mengenai independensi lembaga peradilan. Uni Eropa sebelumnya telah mengkritik reformasi peradilan era pemerintahan PiS karena dinilai melemahkan independensi hakim dan supremasi hukum.
Sejak berkuasa pada 2023, pemerintahan Tusk berupaya membalikkan kebijakan tersebut. Namun, reformasi itu menghadapi hambatan karena Presiden Nawrocki beberapa kali menolak langkah pemerintah, termasuk terkait pengangkatan hakim. Kini, konflik tersebut justru berkembang menjadi pertarungan terbuka antara pemerintah, presiden, oposisi, dan para hakim.
Kondisi ini menempatkan Polandia dalam situasi politik yang sensitif. Persoalannya bukan hanya siapa yang memimpin Mahkamah Konstitusi, tetapi juga bagaimana negara tersebut memastikan bahwa lembaga peradilan tetap independen dan tidak menjadi instrumen pertarungan kekuasaan politik.
