Home › Olah Raga

Belum Pulih Sejak Pandemi, UMKM Masih Butuh Restrukturisasi

Oleh : donatus nador - Senin, 09/11/2026 17:50 WIB


Belum Pulih Sejak Pandemi, UMKM Masih Butuh Restrukturisasi

Jakarta, INDONEWS.ID- Angka penyaluran kredit UMKM pada semester I-2026 yang masih rendah mencerminkan tantangan kompleks yang sedang dihadapi pelaku UMKM.

Selain didera kondisi ekonomi yang belum stabil, daya beli masyarakat yang turun sangat berpengaruh pada kemampuan pelaku UMKM menyerap kredit.

Akibatnya, bank harus putar otak untuk menyalurkan kredit agar tidak terjebak pada ancaman gagal bayar, kenaikan NPL, hingga membahayakan kinerja fundamental perusahaan.

Pengamat Ekonomi dan Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto mengatakan, UMKM saat ini memang menghadapi tekanan.

Pada sisi permintaan, daya beli masyarakat menengah bawah sebagai konsumen utama produk UMKM sedang lesu. Hal ini terindikasi dari laju kredit konsumsi yang hanya tumbuh sekitar 5%, meskipun rata-rata laju kredit secara umum di atas 13%.

Selain itu, rata-rata tabungan di bawah 100 juta hanya sebesar 1,6 juta, menunjukkan minimnya peningkatan pendapatan masyarakat yang dapat ditabung atau dibelanjakan.

Di sisi kredit, sejak berakhirnya program restrukturisasi dari OJK, kebijakan restrukturisasi kredit diserahkan ke bank masing-masing. Hal ini membuat keputusan restrukturisasi sangat bergantung dari kemampuan masing-masing bank dalam menjaga berbagai indikator kinerjanya.

“Dari sisi supply, jika situasi ekonomi semakin melemah, maka opsi restrukturisasi terbatas di beberapa sektor UMKM yang masih tertekan berat oleh kondisi ekonomi dapat diberlakukan kembali. Meskipun, restrukturisasi ini bukan menghapus tetapi memperpanjang tenor,” ujar dia.

Eko menambahkan, kebijakan pemerintah ke depan perlu lebih menstimulasi daya beli masyarakat, agar permintaan kembali pulih sehingga UMKM bisa ikut pulih.

Upaya mengakselerasi pajak lewat ekstensifikasi perlu mempertimbangkan sektor yang sudah siap dan pulih, jika tidak maka beban UMKM akan semakin berat.

Berdasarkan data OJK, pertumbuhan kredit UMKM hingga akhir Juni 2026 hanya sekitar 1% YoY atau sebesar Rp1,5 triliun, jauh lebih rendah dari target tahun ini sebesar 8 - 9%.

Pertumbuhan yang rendah tersebut disebabkan oleh daya serap kredit yang melemah, karena pelaku UMKM belum sepenuhnya pulih. Sebagian pelaku UMKM masih terbebani dengan berhentinya program relaksasi kredit pascapandemi dan bahkan kesulitan dalam mengembalikan pinjaman perbankan.

Chief ESME Bank Sahabat Sampoerna, Rudy Mahasin, mengakui bahwa pihaknya tetap melanjutkan program restrukturisasi sebagai salah satu strategi pembiayaan UMKM. Restrukturisasi itu diberikan dengan melakukan penyesuaian syarat pembayaran kredit agar lebih ringan bagi pelaku UMKM. Hal ini dilakukan untuk membantu pelaku UMKM agar tetap bertahan di tengah situasi yang penuh tantangan.

“Sebagai bank yang fokus pada UMKM, kami sangat mengetahui kondisi mereka. Dengan menerapkan kombinasi strategi seperti menyeimbangkan porsi penyaluran kredit ke korporasi, individu, dan pelaku UMKM, serta strategi channeling dan digitalisasi, kami berharap tetap dapat mendukung pelaku UMKM bertumbuh."

" Situasi sulit ini membuat kami harus bisa mencari jalan keluar. Restrukturisasi dilakukan juga demi menjaga fundamental kami tetap sehat,” tegas Rudy.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menambahkan, perlu melakukan pemilahan kredit pelaku UMKM yang saat ini sedang menghadapi tantangan ke dalam tiga kluster.

Untuk kredit yang masih mungkin dipertahankan, opsi restrukturisasi dapat menjadi solusi sambil melakukan pendampingan intens agar pelaku UMKM bisa pulih.

Pilihan kluster lain adalah hapus buku dan kredit bagi pelaku UMKM dengan jumlah kredit kecil, UMKM yang sudah tutup, dan tidak ada indikasi niat buruk. Catatan SLIK dibersihkan sehingga pelaku UMKM kelas mikro ini bisa memulai kembali bisnis baru dan mengajukan pembiayaan.

“Kluster terakhir adalah kluster yang berpotensi menyumbang NPL yang tinggi. Ini kategori kredit yang sudah tidak dapat dipertahankan dan ada indikasi niat buruk dari pelaku UMKM. Kategori ini agar tetap ditagih secara normal, jangan sampai relaksasi memperburuk budaya aji mumpung,” katanya.

Artikel Lainnya