Mantan Direktur Intelijen BAIS TNI Brigjen (Purn) Purnomo: Berbuatlah Berani Demi Keadilan, Kebenaran, dan Demi Kepentingan Rakyat

Jakarta, INDONEWS.ID - Isu terkait penyadapan ilegal terus bergulir. Kepolisian juga masih terus melakukan penyidikan terkait oknum yang terlibat dalam kasus tersebut.

Sejauh ini, pemerintah baru memberikan keterangan resmi terkait kasus tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Rabu (4 November 2026) mengatakan bahwa kasus penyadapan ilegal tersebut mengarah ke makar.

Lantas, bagaimana kelanjutan kasus tersebut, siapa saja dalangnya dan apa yang harus dilakukan oleh Presiden Prabowo dan rakyat Indonesia?

Mantan Direktur Intelijen BAIS TNI Brigjen (Purn) Purnomo, dalam podcast Obor Rakyat mengatakan bahwa Menteri Sekretaris Negara sudah mengatakan bahwa penyadapan ilegal tersebut mengarah ke tindakan makar.

Presiden Prabowo Subianto juga sudah memerintahkan untuk melakukan penyidikan secara tuntas dan sesuai prosedur hukum. ”Ya, dua poin ini (pernyataan Mensesneg dan perintah Prisiden Prabowo) menurut saya sudah bagus gitu ya. Artinya Presiden tidak berpihak ke mana pun. Presiden ingin agar kepolisian mendapatkan bukti apa adanya,” ujarnya dalam siniar yang dipandu oleh Setyardi Budiono dan tayang beberapa waktu lalu.

Purnomo mengatakan perbuatan tersebut masuk kategori makar karena ada perencanaan yang merugikan dan membahayakan keamanan dan keselamatan presiden. Namun bagi Purnomo, dugaan mengarah ke makar tersebut tidak hanya sampai di situ - tapi bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah yaitu Presiden Prabowo.

”Berarti ini adalah satu kudeta. Kalau saya bilang ini adalah kudeta senyap karena tidak menggunakan letusan peluru. Dor dor dor kan enggak ya. Ini kudeta senyap,” ujarnya.

Menurut Purnomo, dugaan makar tersebut masih ada kelanjutannya yaitu untuk menjatuhkan Presiden.

Dia mengaitkan dengan pernyataan Conny Rahakundini dua tahun lalu yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo hanya diberi waktu selama dua tahun untuk memerintah dan menjadi Presiden.

Purnomo pun bertanya-tanya, apakah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bekerja sendiri, atau ada pihak lain yang menjadi dalangnya.

”Nah, apakah Pak Listyo ini bekerja sendiri? Apakah Pak Listyo mau jadi presiden? Kan enggak mungkin. Makanya ini semua tergantung pada penyidik,” katanya.

Karena itu, semua pihak kini menaruh harapan pada Kapolri baru, Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto. Purnomo mengatakan, bahwa hal ini pekerjaan tidak mudah, karena pasti juga melibatkan banyak gerbong di bawahnya.

”Tinggal Presiden Prabowo memerintahkan kepada Kapolri bersihkan secara tuntas. Dan menurut saya situasi ini seperti penyakit kanker. Penyit kanker itu kan kalau diobatin pakai kemo. Kalau masih ada bibit yang tertinggal maka dia tumbuh kembali. Oleh karenanya dalam pembersihan ini saya menyarankan kepada Pak Kapolri agar melalukannya secara tuntas, jangan nanti ada duri dalam daging,” tuturnya.

DPR Segera Mengambil Sikap

DPR RI kembali memasuki Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa, 10 November 2026, setelah menyelesaikan masa reses. Karena itu, Purnomo mengharapkan agar DPR segera mengambil sikap dan keputusan terkait kasus penyadapan itu.

”Janganlah menunggu rakyat marah. Di situlah kalau rakyat marah terjadinya konflik horizontal. Sekarang ini kejadiannya tidak sama dengan ’98. Selalu saya ulangi tidak sama. Tingkat kemarahan ini lebih (dari reformasi 1998 lalu). Seluruh Indonesia rakyat sudah marah,” ujarnya.

Koodinator Kaukus Daulat Rakyat ini mengatakan, pihaknya sudah mengirim surat kepada DPR RI agar segera memproses kasus tersebut. ”Nah, harapan kami tentunya pihak DPR segera mengambil sikap dengan dasar DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Kami rakyat sekarang meminta kepada DPR untuk segera menyelesaikan kasus ini. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan mendesak DPR agar kasus ini diselesaikan segera,” ujarnya.

Ingat Pesan Ayahanda

Purnomo mengatakan bahwa kasus penyadapan ilegal ini adalah kasus besar. Betapa tidak di dalamnya ada berbagai banyak kepentingan berseliweran dan saling terkait satu sama lain.

Belum lagi ada kepentingan asing yang ingin bermain dan mengusai Indonesia yang kaya raya ini. ”Belum lagi ada kepentingan oligarki. Karena dengan keputusan Prabowo, seperti ekspor barang sumber alam harus melalui satu pintu, kan kekontrol duitnya berapa, berapa kamu kirim keluar. Kemarin-kemarin kan los dan uangnya tidak masuk ke republik. Sebagian kecil masuk ke republik. Jadi banyak masalah memang yang ditangani Prabowo. Karena Prabowo terimanya kalau istilahnya borok maka boroknya sudah akut. Jadi memang tidak mudah,” katanya.

Hal tersebut, kata Purnomo, sudah disadari Presiden Prabowo. Karena itu, rakyat Indonesia harus mendukung upaya Presiden Prabowo untuk menyelesaikan kasus yang mendera bangsa ini.

”Berbuatlah berani demi keadilan dan kebenaran, demi kepentingan rakyat. Enggak usah takut sekarang. Presiden Prabowo semua rakyat ada di belakang Prabowo,” ujarnya.

Memang harus diakui bahwa menyelesaikan semua ketidakberesan tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh kerja keras, dan kerja cerdas.

Namun, Purnomo mengatakan, Presiden Prabowo pasti ingat pesan ayahanda, Soemitro Djojohadikoesoemo. ”Kalau kamu dalam keadaan bingung, maka kamu harus mengambil keputusan yang pro kepada rakyat. Dan Prabowo sendiri pada waktu kampanye selalu mengatakan bahwa ’saya akan pro kepada rakyat. Nah, sekarang rakyat menagih janji itu,” ujarnya.

Jadi, kunci dari semua kasus yang menghunjam bangsa ini ada di tangan Presiden Prabowo. ”Mau ditutup habis, mau dibuka setengah, atau mau dibuka semua (hingga) tuntas, tergantung pada Prabowo. Nah. Ini yang kita harus dukung Presiden Prabowo untuk berani mengambil sikap. Ini waktunya kita memperbaiki bangsa ini,” ujarnya.

”Setelah itu, baru kalau sudah aman, baru pemerintah memikirkan kesejahteraan rakyat sesuai pembukaan UD45 itu. Nah, kalau kita berantem terus begini boro-boro (pemerintah) mikir itu (kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. *