Demo Hari Pahlawan 10 November: Mahasiswa Bawa Isu Krisis Ekologis hingga Desak Menhut Dicopot

Jakarta, INDONEWS.ID – Hari Pahlawan tahun ini tidak hanya diisi upacara dan tabur bunga. Selasa (10/11/2026), sejumlah kelompok mahasiswa menjadwalkan turun ke jalan di Jakarta dengan membawa daftar tuntutan yang panjang.

Yang menarik, bukan isu harga atau upah yang berada di urutan pertama. Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan `Aisyiyah (BEM PTMA) justru menempatkan krisis ekologis sebagai tuntutan pembuka, lengkap dengan desakan agar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dicopot.

Menurut catatan Beritasatu, setidaknya ada tiga titik aksi mahasiswa di Jakarta hari ini. BEM PTMA menggelar aksi bertajuk #PulihkanIndonesia di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, mulai siang hari. Front Mahasiswa Nasional (FMN) bergerak dari Monas menuju kawasan Gedung DPR/MPR. Adapun Front Mahasiswa Jayakarta menjadwalkan aksi di Patung Jenderal Sudirman pukul 13.00 WIB.

Lima Tuntutan BEM PTMA

BEM PTMA merumuskan lima tuntutan dengan kata kunci yang sama, yakni memulihkan Indonesia. Pertama, memulihkan Indonesia dari krisis ekologis dan mencopot Menteri Kehutanan. Kedua, memulihkan Indonesia dari korupsi dan persekongkolan kekuasaan. Ketiga, menjamin hak dasar rakyat. Keempat, menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kelima, mengembalikan hukum pada keberpihakan terhadap rakyat.

Tribunnews mencatat aksi BEM PTMA di Tugu Tani diperkirakan diikuti sekitar 500 peserta.

FMN membawa daftar yang lebih panjang, yakni sepuluh tuntutan. Isinya antara lain penurunan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan kesehatan; penghentian program yang mereka nilai antirakyat, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih; pembubaran Danantara dan Agrinas; serta penghentian pemangkasan dana desa dan dana daerah atas nama efisiensi.

Isu lingkungan juga muncul kuat dalam daftar FMN. Mereka menuntut pemadaman api dan penyelamatan korban, pengusutan korporasi pembakar hutan dan lahan, serta penghentian monopoli tanah.

Front Mahasiswa Jayakarta menyebut memiliki delapan tuntutan yang mencakup ekonomi, pendidikan, ekologi, politik, dan kesehatan. Salah satu yang mereka sampaikan secara terbuka adalah mengembalikan TNI ke barak.

Mengapa Isu Ekologis Mengemuka

Tuntutan ekologis itu tidak lahir di ruang kosong. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.468 titik panas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi hingga 6 November 2026. Kementerian Kesehatan mencatat 401.586 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) secara kumulatif di tujuh provinsi hingga 2 November 2026.

Di tengah operasi pemadaman, sebuah helikopter Mi-17V5 jatuh di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, pada 4 November 2026. Tiga prajurit TNI AD gugur dalam peristiwa itu.

Dengan latar itu, desakan mencopot Menteri Kehutanan menjadi pesan politik paling tajam dari aksi hari ini. Hingga berita ini disusun, INDONEWS.ID belum menemukan tanggapan resmi Kementerian Kehutanan atas tuntutan tersebut.

Respons Pemerintah

Pemerintah menyatakan telah mengantisipasi aksi. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman memperkirakan aksi tidak akan berskala besar.

"Sudah kita antisipasi dan sudah kita komunikasikan dengan baik," kata Dudung, seperti dikutip Tribunnews, Senin (9/11/2026).

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan menyebut pemerintah akan mendengar aspirasi mahasiswa. "Kita (pemerintah) enggak takut dengan demo kok," ujarnya, dikutip dari sumber yang sama.

Polda Metro Jaya bersama TNI menyiapkan pengamanan serta rekayasa lalu lintas di sekitar titik aksi. Warga yang beraktivitas di kawasan Menteng, Monas, Sudirman, dan Senayan disarankan memantau informasi lalu lintas sebelum berangkat.

Yang kini ditunggu adalah apakah pemerintah dan DPR membuka ruang dialog atas tuntutan yang dibawa mahasiswa, terutama soal krisis ekologis yang dampaknya sudah dirasakan ratusan ribu warga di daerah terdampak asap.

(Rikard Djegadut)