Dari Harga Pangan hingga Bencana Nasional, Ini 8 Tuntutan Mahasiswa di Sudirman

Jakarta, INDONEWS.ID - Kawasan Sudirman, Jakarta, diwarnai aksi massa mahasiswa pada Selasa (18/8/2026). Massa dari Front Mahasiswa Nasional menyampaikan sejumlah kritik terhadap kebijakan pemerintah, mulai dari tingginya harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Aksi yang digelar bertepatan dengan momentum peringatan Hari Kemerdekaan tersebut juga diwarnai situasi memanas. Massa sempat terlibat saling dorong dengan petugas di tengah berlangsungnya aksi.

Koordinator lapangan aksi, Hafidz Hernanda, mengatakan terdapat delapan tuntutan yang dibawa massa, termasuk dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).

"Untuk tuntutannya kita ada delapan. Yang pertama adalah hentikan penjajahan negara atas rakyat," kata Hafidz saat ditemui di FISIP UI, Selasa (18/8/2026).

Menurut Hafidz, mahasiswa menilai sejumlah kebijakan pemerintah saat ini belum sepenuhnya menjawab persoalan kesejahteraan masyarakat.

Soroti Harga Kebutuhan Pokok dan BBM

Tuntutan kedua yang disampaikan mahasiswa berkaitan dengan kondisi ekonomi. Massa meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.

"Yang kedua adalah turunkan harga pokok dan juga harga BBM," ujar Hafidz.

Mahasiswa juga menuntut penghentian korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.

Selain itu, massa meminta pemerintah mengevaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN) serta menghentikan program MBG dan KDMP.

"Lanjut juga kita juga ada tuntutan terkait penghentian MBG dan KDMP, dan juga evaluasi total seluruh PSN yang ada," katanya.

Tolak Pemusatan Kekuasaan dan Intervensi Aparat

Massa juga mempersoalkan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dan meminta pemerintah mengembalikan otonomi daerah.

Hafidz menilai kebijakan pemerintah menunjukkan kecenderungan pemusatan kekuasaan di tingkat pusat.

"Yang ketiga adalah hentikan pemusatan kekuasaan, hentikan juga TKD (Transfer Keuangan ke Daerah) dan juga berikan otonomi seluas-luasnya ke daerah," ujarnya.

Tuntutan lainnya berkaitan dengan keberadaan TNI dan Polri di ruang sipil. Mahasiswa meminta penghentian intervensi aparat serta pembubaran YON TP yang disebut dibangun di sejumlah daerah.

"Keempat, kami juga meminta untuk menghentikan seluruh intervensi TNI-Polri di ruang sipil dan juga kami juga ingin menghentikan adanya Batalyon TP," kata Hafidz.

Minta Bencana di Sumatra dan Flores Ditetapkan sebagai Bencana Nasional

Persoalan bencana juga menjadi salah satu tuntutan utama mahasiswa. Massa meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores serta mempercepat proses pemulihan di daerah terdampak.

Hafidz menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

"Tuntutan terakhir kami adalah untuk meminta pemerintah men-set bencana nasional di NTT dan Flores," ujarnya.

Menurut Hafidz, pemerintah seharusnya memastikan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses terhadap makanan bergizi, perlengkapan pendidikan, serta layanan kesehatan mental.

Massa UI Diklaim Capai 700 Orang

Hafidz mengatakan massa dari UI yang direncanakan mengikuti aksi diperkirakan mencapai 500 hingga 700 orang. Namun, dia mengaku massa mengalami kendala transportasi.

Menurutnya, sejumlah kendaraan yang sebelumnya dipesan untuk mengangkut peserta aksi tidak dapat digunakan.

"Jadi untuk massa UI sendiri itu sekitar 500 sampai 700 massa. Tapi sayangnya betul, ada Kopaja-Kopaja kami yang sayangnya banyak sekali dikooptasi-kooptasi dengan berbagai macam institusi," kata Hafidz.

Ia mengklaim sebanyak 24 Kopaja yang telah dipesan tidak dapat digunakan karena pengemudinya disebut mendapat tekanan agar tidak mengangkut mahasiswa.

"Betul, tidak boleh datang ke sini. Kalau misal ada yang berangkat nanti dipecat," ujarnya.

Hafidz juga mengklaim persoalan serupa dialami sejumlah BEM dari kampus lain. Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan kebebasan berekspresi dan partisipasi mahasiswa dalam kehidupan demokrasi.

"Kami kan sebagai generasi muda itu hidup di era pascareformasi yang kami tahu adalah demokrasi. Kecuali memang kami hidup di Orde Baru. Tapi sayangnya kami melihat bahwa hal-hal sepertilah yang menggerus kemerdekaan terus-terusan," katanya.

Adapun delapan tuntutan BEM UI dalam aksi tersebut yakni:

1. Menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
2. Menghentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
3. Mewujudkan reforma agraria sejati.
4. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
5. Mengevaluasi total PSN serta menghentikan MBG dan KDMP.
6. Menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan TKD serta mengembalikan otonomi daerah.
7. Menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
8. Menghentikan represivitas dan intervensi TNI-Polri di ruang sipil serta membubarkan YON TP.