Isu Pajak Digital 9 November Terjawab: Transfer Bank dan Dompet Digital Tak Kena PPN Baru

Jakarta, INDONEWS.ID – Tanggal 9 November 2026 sudah lewat. Bagi jutaan pengguna mobile banking dan dompet digital, pertanyaannya sederhana: apakah transfer yang mereka lakukan sejak Senin kemarin kini dipotong pajak?

Jawaban pemerintah: tidak. Tidak ada pajak pertambahan nilai (PPN) baru yang dikenakan atas setiap transfer antarbank maupun transaksi dompet digital. Yang berjalan adalah sistem pemungutan PPN atas transaksi digital dari luar negeri, dan itu pun bukan jenis pajak baru.

Bermula dari Forum Kadin

Kegaduhan bermula pada Kamis (29/10/2026). Dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2026, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo, yang juga Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, menyebut perpajakan digital akan segera dijalankan.

Hashim mengatakan kebijakan itu "akan segera dilaksanakan, tanggal 9 November", seperti dikutip CNBC Indonesia. Ia menyebut bank pemerintah dan swasta, perusahaan teknologi finansial, serta platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan GoTo akan memungut lalu menyetorkan pajak.

Pernyataan itu cepat menyebar di media sosial dan memunculkan kekhawatiran bahwa setiap transfer akan dikenai pajak.

Penjelasan Menkeu dan DJP

Menteri Keuangan Suahasil Nazara meluruskan isu itu dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Bank Indonesia, Selasa (3/11/2026).

"Saya tegaskan tidak ada kebijakan pajak baru mengenakan PPN tiap transfer antarbank dan dompet digital," kata Suahasil, seperti dikutip CNBC Indonesia.

Menurut Suahasil, yang dimaksud adalah Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026. Aturan itu terbit pada Juli 2026. Tujuannya meningkatkan efektivitas pemungutan PPN atas transaksi digital dari luar negeri yang memang sudah menjadi objek pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Inge Diana Rismawanti, dalam keterangan tertulis pada hari yang sama, menyatakan SPP-TDLN bukan jenis pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN. Sistem ini juga dirancang mencegah pemungutan ganda. Bila PPN sebuah transaksi sudah dipungut oleh perusahaan digital yang ditunjuk, transaksi itu tidak dipungut lagi lewat SPP-TDLN.

DJP, menurut Beritasatu, telah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN tahap awal sejak 25 September 2026. Lembaga lain masih dalam persiapan.

Yang Perlu Dicek Konsumen

Lalu, dari mana munculnya potongan PPN di aplikasi bank atau dompet digital yang selama ini dilihat konsumen?

Suahasil menjelaskan ketentuan PPN untuk layanan transfer dan dompet digital sudah berlaku sejak 2022 melalui PMK 69/2022. PPN hanya dikenakan atas biaya jasa tertentu, bukan atas nominal uang yang dikirim. Artinya, misalnya biaya transfer Rp2.500, yang menjadi dasar pengenaan PPN adalah biaya layanan itu, bukan uang yang ditransfer.

Bagi konsumen, cara paling mudah memastikannya adalah memeriksa rincian biaya di bukti transaksi. Nominal yang diterima penerima seharusnya tidak berkurang karena PPN.

Kejar Rasio Pajak

Di balik kesimpangsiuran ini, ada persoalan yang lebih besar. Warta Ekonomi mencatat rasio pajak Indonesia sekitar 12 persen, tertinggal dari Kamboja dan India. Hashim menargetkan kesenjangan itu dikejar dalam dua hingga tiga tahun lewat pemungutan berbasis teknologi.

Target itu sah sebagai arah kebijakan. Namun, kasus 9 November menunjukkan satu pelajaran penting: kebijakan pajak yang menyentuh dompet warga membutuhkan satu suara resmi dari otoritas fiskal, bukan pernyataan yang saling berbeda dari para pejabat.

(Rikard Djegadut)