Krisis BBM di Pulau
Ilustrasi antrean kendaraan di SPBU. (Foto: Dok.)
Jakarta, INDONEWS.ID – Warga Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali bergulat dengan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Setelah lebih dari dua pekan antrean mengular dan harga eceran melambung, Pemerintah Kabupaten Lembata kini menyiapkan pembatasan pembelian BBM, termasuk skema ganjil-genap sementara di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Langkah itu dibahas dalam pertemuan Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq bersama PT Pertamina Patra Niaga dan aparat penegak hukum, seperti dilaporkan Antara pada Minggu (8/11/2026). Aturan pembatasan pembelian akan berlaku bagi kendaraan roda dua dan roda empat.
Harga Eceran Melambung
Pantauan Media Indonesia pada Selasa (3/11/2026) mencatat antrean panjang terjadi hampir setiap hari di dua SPBU dalam Kota Lewoleba, yakni SPBU Waijarang dan SPBU Tana Merah. Antrean sudah terbentuk sejak SPBU dibuka pagi hingga pelayanan berakhir siang hari.
Di tingkat pengecer, harga Pertalite melonjak tajam. Setengah botol dijual Rp20.000, sedangkan seperempat botol dibanderol Rp25.000. Itu pun pasokannya tidak tersedia setiap hari. Lonjakan terjadi meski Satgas BBM Pemkab Lembata telah melarang penjualan Pertalite di tingkat pengecer.
Situasi sempat memanas ketika beredar kabar tiga SPBU berhenti melayani sejak Rabu (4/11/2026) hingga Minggu (8/11/2026), yang dikaitkan warga dengan audit Pertamina Patra Niaga terhadap pengelola SPBU. Kabar itu dibantah pengawas SPBU Tanah Merah, yang menepis isu tutupnya pelayanan BBM sejak Jumat hingga Minggu.
Pengawasan Hingga Dini Hari
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan pihaknya memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat terkait. Pengawasan dilakukan langsung, mulai dari penerimaan pasokan hingga penyaluran ke SPBU.
Pertamina bersama tim Fuel Terminal Maumere juga mengawasi proses bongkar muat BBM yang dijadwalkan pada dini hari, lalu berlanjut hingga pengiriman ke SPBU. Pemkab Lembata bersama satgas dan aparat penegak hukum dijadwalkan meninjau sejumlah SPBU untuk memantau pelayanan.
Pola yang Berulang
Krisis kali ini bukan yang pertama. Pada Januari 2026, harga Pertalite eceran di Lewoleba sempat menyentuh Rp50.000 per botol ketika cuaca buruk menghambat distribusi lewat laut. Ketika itu, Bupati Petrus Kanisius Tuaq menuding ulah pengecer sebagai biang harga di atas normal.
Sejumlah persoalan klasik terus membayangi, mulai dari keterlambatan kapal pengangkut dari Larantuka, keterbatasan muatan, kerusakan pompa dispenser, hingga cuaca ekstrem. Ombudsman RI Perwakilan NTT pada Maret 2026 juga mencatat adanya laporan stok harian SPBU di Rote Ndao, Sabu Raijua, dan Lembata yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Bagi warga pulau seperti Lembata, BBM bukan sekadar bahan bakar kendaraan. Ia menggerakkan ojek, perahu nelayan, dan distribusi barang kebutuhan pokok. Karena itu, warga menanti bukan hanya pembatasan pembelian, tetapi juga kepastian pasokan dan penindakan tegas terhadap penimbun. (Rikard Djegadut)
