Oleh Antony Zeidra Abidin
Jakarta, INDONEWS.ID - Kamis, 12 November 2026, Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Sejak hari itu, kata Ketua MPR Ahmad Muzani, kursi Wakil Presiden kosong.
Sehari kemudian, rapat gabungan MPR menyepakati empat langkah. Salah satunya: pimpinan MPR menyurati Presiden Prabowo, yang lalu punya waktu 14 hari untuk mengajukan dua calon wakil presiden. MPR juga ingin proses ini rampung lebih cepat dari batas 60 hari.
Inilah pertama kalinya Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen dijalankan. Bila lancar, wakil presiden baru terpilih sebelum tutup tahun. Media sibuk menebak nama. Esai ini mundur selangkah: bukan siapa, melainkan sosok seperti apa yang dibutuhkan Presiden Prabowo dan rakyat Indonesia saat ini.
Tipologi sebagai Alat Ukur
Dalam psikologi dan sosiologi, tipologi adalah penggolongan watak, kepribadian, atau tipe manusia ke dalam kategori-kategori tertentu. Ia bukan ramalan tentang seseorang, melainkan alat ukur.
Max Weber menyebutnya tipe ideal: konsep murni yang sengaja dipertajam. Tak ada tokoh nyata yang persis sama dengannya. Justru karena itu, setiap tokoh bisa diukur jaraknya dari tipe tersebut.
Sosiolog Kenneth Bailey (1994) dan ilmuwan politik David Collier dkk. (2012) menjelaskan cara menyusunnya. Beberapa dimensi disilangkan, lalu setiap silangan diberi nama.
Esai ini memakai tiga dimensi: loyal dan tepercaya, teknokratik, serta konstitusional-demokratis. Tiap dimensi bisa tinggi atau rendah, sehingga lahir delapan tipe.
Tipologi tidak menggantikan penilaian politik. Ia hanya membuat penilaian itu lebih jernih dan bisa diperiksa siapa saja.
Pertama: Setia dan Tepercaya
Wakil presiden adalah pembantu terdekat Presiden. Menurut Pasal 8 ayat (1) UUD 1945, ia pula yang menggantikan bila Presiden berhalangan tetap. Tanpa saling percaya, dua kursi teratas akan berjalan sendiri-sendiri.
Namun setia tidak sama dengan asal setuju. Ekonom Albert Hirschman (1970) menunjukkan, loyalitas membuat orang memilih bertahan dan bersuara, alih-alih pergi. Wapres yang baik berani berbeda pendapat di ruang tertutup, lalu kompak di depan publik.
Sejarah kita mencatat batasnya. Bung Hatta setia mendampingi Bung Karno sebagai dwitunggal, tetapi memilih mundur pada 1956 ketika perbedaan prinsip tak lagi terjembatani.
Sosiolog Piotr Sztompka (1999) menyebut kepercayaan sebagai taruhan atas tindakan orang lain di masa depan. Taruhan itu masuk akal bila rekam jejaknya jujur, termasuk soal dokumen.
Kekosongan ini terjadi di tengah polemik keabsahan dokumen pendidikan. Maka kejujuran administratif menjadi syarat paling awal, bukan formalitas.
Kedua: Teknokratik, Profiesional, Solutifi
Teknokratik adalah kata sifat yang berkaitan dengan teknokrasi—suatu sistem pemerintahan, pengelolaan organisasi, atau pembuatan keputusan yang didasarkan pada keahlian teknis, pengetahuan ilmiah, data empiris, dan kemampuan profesional.
Mengapa dimensi ini mendesak? Wapres pengganti tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan oleh MPR. Ilmuwan politik Fritz Scharpf (1999) membedakan legitimasi input, yang lahir dari suara rakyat, dan legitimasi output, yang lahir dari hasil kerja.
Karena legitimasi input-nya terbatas, wapres baru harus kuat di output. Program seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih butuh pelaksana yang solutif, bukan sekadar pendamping upacara.
Ada catatan kritis. Robert Putnam (1977) mencatat, teknokrat cenderung kurang sabar terhadap politik. Miguel Centeno (1993) mengingatkan, teknokrasi tanpa kendali mudah memaksakan satu resep kebijakan. Karena itu keahlian perlu dipagari dimensi ketiga.
Ketiga: Konstitusional dan Demokratis
Ilmuwan politik Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt (2018) menunjukkan, demokrasi tidak cukup dijaga oleh teks konstitusi. Ia bertahan berkat dua norma tak tertulis: menerima lawan politik sebagai pihak yang sah, dan menahan diri dalam memakai kewenangan.
Vivien Schmidt (2013) menambahkan legitimasi throughput, yaitu mutu proses: terbuka, akuntabel, dan sesuai aturan. Tim verifikasi berkas yang disiapkan MPR adalah ujian pertama bagi legitimasi itu.
Dimensi ini juga menjinakkan ambisi. Siapa pun yang terpilih akan menjadi tokoh kuat menjelang 2029. Bila ia taat konstitusi, ambisinya disalurkan lewat pemilu, bukan lewat jalan pintas.
Delapan Tipe, Satu Pilihan
Bila tiga dimensi itu disilangkan, lahir delapan tipe. Hanya satu yang tinggi pada ketiganya: negarawan-teknokrat. Tujuh lainnya punya cacat yang mudah dikenali. Cara membaca: baris untuk loyalitas, kolom untuk kecakapan teknokratik, panel untuk komitmen konstitusional.
Yang setia tetapi tak cakap hanya menjadi ban serep. Bila ia juga abai konstitusi, ia menjadi kroni. Yang hanya taat aturan, tanpa kecakapan dan kesetiaan, sekadar pengisi kursi.
Yang cakap tetapi tak setia berisiko menjadi matahari kembar, bahkan musuh dalam selimut bila ia juga abai konstitusi. Yang setia dan cakap tetapi abai konstitusi menjadi eksekutor tanpa rem. Yang gagal di ketiganya adalah beban.
Ekonom Georgy Egorov dan Konstantin Sonin (2011) memodelkan dilema klasik para penguasa: pembantu yang paling cakap juga paling mampu membelot. Akibatnya, banyak penguasa memilih pembantu yang setia meski biasa-biasa saja.
Di sinilah dimensi ketiga bekerja. Bila kesetiaan diikat pada konstitusi, bukan pada pribadi, Presiden tak perlu ragu memilih yang paling cakap.
Dua Nama sebagai Cermin
Bagi Presiden, tipe ideal ini berarti mitra kerja yang tepercaya dan mampu mengeksekusi program. Bagi rakyat, ia berarti pemimpin yang jujur, memberi hasil nyata, dan menjaga hak-hak demokratis.
Rakyat memang tidak memilih langsung kali ini. Karena itu mereka berhak tahu alasan di balik dua nama yang diajukan, termasuk rekam jejak dan berkasnya.
Dua nama itu kelak akan menjadi cermin. Bila keduanya mendekati tipe ideal, MPR tinggal memilih yang terbaik dari yang baik. Bila tidak, kursi itu hanya berganti penghuni, bukan berganti mutu.
Satu hal lagi perlu diingatkan kepada semua pihak: jangan terjerat politik uang. Sejak awal, Presiden Prabowo mewanti-wanti partai koalisi agar tidak menugaskan menteri mencari uang dari APBN dan APBD. Semangat yang sama patut dipegang seluruh anggota MPR yang memberikan suara pada 2 Desember.
Kursi yang diraih dengan uang tidak akan melahirkan pemimpin yang tepercaya. Ia hanya melahirkan utang budi yang kelak ditagih, dan rakyatlah yang membayar.
Tiga syarat ini tidak berlebihan bagi negeri sebesar Indonesia. Yang dibutuhkan adalah keberanian memilih berdasarkan syarat, bukan kedekatan, apalagi uang.
Jakarta, 14 November 2026
Penulis adalah sosiolog, wartawan senior.
