Jakarta, INDONEWS.ID – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyiapkan pemeriksaan terhadap 22 persyaratan yang wajib dipenuhi dua calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Salah satu dokumen yang akan diperiksa adalah ijazah, persoalan yang justru membuat kursi wakil presiden kini kosong.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut jumlah syarat itu seusai rapat gabungan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). "Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi," kata Muzani.
Muzani tidak merinci satu per satu syarat tersebut. Menurut dia, rinciannya akan dijelaskan tim verifikasi, termasuk soal ijazah dan pemeriksaan kesehatan. Tim itu dikoordinasikan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dan diketuai Ketua Fraksi Gerindra MPR Habiburokhman.
Sorotan pada ijazah bukan tanpa alasan. Gibran mundur setelah Mahkamah Agung lewat putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 menyatakan tidak sah surat keterangan penyetaraan SMA yang ia gunakan saat mendaftar di Pilpres 2024. Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada 12 November 2026.
Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memuat syarat calon wakil presiden, di antaranya berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat dan berusia paling rendah 40 tahun.
Jadwal pengisian kursi RI-2 juga bergeser. MPR menetapkan Rabu, 25 November 2026, sebagai batas akhir bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan dua nama calon beserta dokumen persyaratannya. Sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru digelar Rabu, 9 Desember 2026, mundur dari jadwal semula 2 Desember. Menurut Muzani, jadwal diundur atas usulan Presiden karena padatnya kegiatan Presiden.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut Presiden akan mengusulkan dua nama pada 25 November. Adapun Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan, hingga Selasa (17/11/2026), Presiden belum menyerahkan satu nama pun kepada MPR.
Sumber: ANTARA, Investortrust, Liputan6
(Rikard Djegadut)