Home › Nasional

Kursi Wapres Kosong

Tanpa Wapres, Lawatan Prabowo Berlanjut hingga Jumat: Siapa yang Menjaga Pemerintahan?

Oleh : Rikard Djegadut - Rabu, 18/11/2026 20:50 WIB


Upacara pergantian jaga di Istana Merdeka, Jakarta. (Foto: Gunkarta Gunawan Kartapranata/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)
Upacara pergantian jaga di Istana Merdeka, Jakarta. (Foto: Gunkarta Gunawan Kartapranata/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Jakarta, INDONEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto masih berada di luar negeri saat kursi wakil presiden kosong. Setelah menghadiri KTT ASEAN di Manila, Filipina, Prabowo tiba di Shenzhen, China, Rabu (18/11/2026), untuk mengikuti KTT APEC ke-33.

Agenda Prabowo di China belum selesai saat KTT APEC ditutup pada Kamis (19/11). Ia dijadwalkan bertemu Presiden China Xi Jinping pada Jumat (20/11/2026) dan menghadiri Forum Bisnis Indonesia–China. Jadwal ini lebih panjang dari gambaran yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pekan lalu, yakni sekitar 14 hingga 16 November.

Lalu siapa yang mengisi kekosongan selama Presiden berada di luar negeri? Menurut Yusril, tidak ada. "Tidak diisi oleh siapa-siapa," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Yusril menjelaskan, wakil presiden pada dasarnya membantu tugas Presiden. Presiden tetap memegang kewenangan menjalankan pemerintahan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kekosongan wapres juga tidak mengharuskan tugas dialihkan kepada triumvirat, yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Menurut Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, triumvirat baru menjalankan tugas kepresidenan jika presiden dan wakil presiden sama-sama berhalangan tetap.

Pakar hukum tata negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Gugun El Guyanie sependapat. Menurut dia, kekuasaan pemerintahan tetap berada penuh di tangan Presiden, sementara roda pemerintahan di dalam negeri dijalankan para menteri sesuai bidangnya.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai kekosongan wapres tidak mengganggu pengambilan keputusan strategis selama Presiden di luar negeri. Namun, ia menekankan kursi itu tetap harus segera diisi.

Padatnya agenda Presiden juga memengaruhi jadwal pengisian kursi wapres. MPR mengundur sidang paripurna pemilihan wakil presiden dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026, dengan batas akhir penyerahan dua nama calon pada 25 November 2026.

Sumber: ANTARA, Tempo, Kompas.com, Kumparan

(Rikard Djegadut)

Artikel Lainnya