Jakarta, INDONEWS.ID – Kematian seorang bayi saat proses persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Priok, Jakarta Utara, menyeret perhatian DPR. Anggota Komisi III DPR Abdullah meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) proaktif menyelidiki kasus itu tanpa menunggu laporan dari keluarga.
"Polri harus proaktif melakukan penyelidikan. Jadi, tidak harus menunggu laporan dari keluarga," kata Abdullah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (19/11/2026), seperti dikutip Riau Aktual.
Kasus ini mencuat setelah orang tua bayi, Lina Apriyanti dan Asep Saefudin, mengungkap dugaan keterlambatan penanganan medis. Lina mengaku sempat meminta perawat memeriksa pembukaan persalinannya, tetapi diminta menunggu petugas sif pagi. Ketika kepala bayi mulai terlihat, ia mengaku justru diminta menahan agar bayi tidak segera keluar.
Pengakuan tersebut masih berupa keterangan keluarga dan belum diuji. Hingga berita ini ditulis, redaksi belum menemukan keterangan resmi dari RSUD Tanjung Priok maupun Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengenai kronologi versi rumah sakit.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah memerintahkan Audit Maternal Perinatal (AMP) atas kasus ini. Abdullah meminta audit itu berjalan transparan dan akuntabel. "Jangan sampai audit hanya menjadi formalitas atau sekadar menggugurkan kewajiban," ujarnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai audit AMP dan penyelidikan kepolisian memiliki fungsi berbeda sehingga harus berjalan beriringan. Audit menilai mutu layanan dan prosedur medis. Penyelidikan polisi menelusuri ada atau tidaknya unsur pidana, termasuk dugaan kelalaian.
Desakan agar polisi bergerak tanpa laporan bukan tanpa alasan. Dalam banyak kasus dugaan kelalaian medis, keluarga korban yang sedang berduka kerap enggan atau tidak tahu cara menempuh jalur hukum. Akibatnya, kasus berhenti di meja audit internal rumah sakit.
Redaksi membuka ruang bagi RSUD Tanjung Priok dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk menyampaikan penjelasan atas kasus ini.
(Rikard Djegadut)