Home › Nasional

Taman Nasional Ujung Kulon

Menhut Janji Kunci Izin Tambang di Ujung Kulon, tapi Peta Wilayah Tambang Ada di Tangan ESDM

Oleh : Rikard Djegadut - Jum'at, 20/11/2026 13:00 WIB


Menhut Janji Kunci Izin Tambang di Ujung Kulon, tapi Peta Wilayah Tambang Ada di Tangan ESDM

Jakarta, INDONEWS.ID – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pasang badan untuk Taman Nasional Ujung Kulon. Ia berjanji tidak akan pernah menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk pertambangan di kawasan habitat terakhir badak jawa itu.

"Saya berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon," kata Raja Juli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026), seperti dikutip IDN Times. Ia menegaskan, kalaupun ada rencana tambang, izin PPKH tetap berada di tangannya.

Ia bahkan meminta lebih jauh. Menurut dia, lebih baik tidak ada tambang sama sekali di sekitar taman nasional itu.

Janji tersebut menjawab kegelisahan publik setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang penetapan wilayah pertambangan. Sebagian perairan di sekitar Ujung Kulon masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

ESDM membantah ada izin tambang. Juru bicara ESDM Dwi Anggia, Selasa (17/11), menegaskan wilayah yang dimaksud adalah sebagian perairan laut di sekitar taman nasional, bukan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Menurut ESDM, hingga kini belum ada satu pun izin tambang yang terbit, baik di perairan sekitar maupun di dalam taman nasional. Anggia juga menyebut penetapan WUP tidak otomatis memberi hak menambang.

Di sinilah letak celahnya. PPKH yang dijanjikan Raja Juli berlaku untuk kawasan hutan, sementara WUP ditetapkan di perairan sekitar taman nasional. Dua kewenangan itu berada di dua kementerian berbeda. Raja Juli sendiri mengakui idealnya tidak ada WUP sama sekali di sekitar Ujung Kulon.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka meminta Kepmen tersebut dicabut. Ia menilai penetapan WUP di perairan sekitar Ujung Kulon berisiko mengancam lingkungan, habitat badak jawa, hingga ruang tangkap nelayan.

Polemik tambang ini bertaut dengan rencana memindahkan sebagian badak jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Raja Juli menyebut anggapan bahwa ide itu berasal dari Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo sebagai informasi yang keliru. Menurut dia, gagasan translokasi sudah ada sejak 1980-an dan berangkat dari kajian ilmuwan, seperti dikutip detikcom.

Penolakan warga masih terdengar. CNN Indonesia TV, Jumat (20/11), menayangkan ratusan warga yang menolak pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon.

(Rikard Djegadut)

Artikel Lainnya