Jakarta, INDONEWS.ID – Seorang siswa kelas 2 sekolah dasar tewas akibat tindakan kakak kelasnya, tetapi pelaku tidak bisa dijerat pidana. Kasus itu dijadikan contoh oleh Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Doli Kurnia untuk menggambarkan celah hukum dalam sistem peradilan pidana anak, seperti dikutip Sumbawanews.
Celah itu kini hendak ditambal. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). "Kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berkomitmen untuk sesegera mungkin kami akan merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak," kata Dasco, dikutip detikcom.
Pernyataan itu disampaikan dalam peringatan Hari Anak Sedunia bertema "Bersama Melawan Kekerasan Anak" yang digagas ADK Movement di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026). "Kami mendukung dan kami menyatakan perang terhadap perundungan anak mulai hari ini," ujar Dasco.
Persoalan yang disinggung Doli berakar pada batas usia pertanggungjawaban pidana. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA mengatur bahwa anak yang belum berumur 12 tahun dan diduga melakukan tindak pidana tidak diproses pidana. Penyidik bersama pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial hanya dapat menyerahkannya kembali kepada orang tua atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan dan pembinaan.
Aturan itu lahir untuk melindungi anak. Namun bagi keluarga korban, terutama dalam kasus yang berujung kematian, ketentuan tersebut kerap terasa tidak memberi keadilan. Doli menekankan perlunya rumusan yang seimbang, yakni memberi kepastian hukum bagi keluarga korban tanpa mengabaikan prinsip perlindungan anak sebagai pelaku.
Dasco juga menyoroti perundungan yang tidak berhenti di gerbang sekolah. Menurut dia, ada anak yang dihina dan dikucilkan di sekolah, lalu tetap menjadi sasaran perundungan siber begitu tiba di rumah, mulai dari penyebaran foto dan nama korban di grup percakapan hingga serangan akun palsu siang dan malam.
Soal waktu, Doli mengusulkan agar revisi UU SPPA dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2027, seperti dilaporkan Kompas.com. Dasco meminta sekolah, organisasi siswa, keluarga korban perundungan, dan lembaga perlindungan anak ikut memberi masukan kepada Badan Legislasi.
Dasco juga mendesak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menangani kasus kekerasan terhadap anak secara serius, sekaligus mendorong penguatan anggaran dan fasilitas perlindungan anak.
(Rikard Djegadut)