Home › Daerah

Kasus Bupati Kupang

Polisi Pakai Pasal Pemberatan untuk Pejabat Publik, Ancaman Hukuman dalam Kasus yang Menyeret Bupati Kupang Bisa Naik Sepertiga

Oleh : Rikard Djegadut - Sabtu, 21/11/2026 09:15 WIB


Suasana Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ilustrasi. (Foto: Emus Usboko/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)
Suasana Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ilustrasi. (Foto: Emus Usboko/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Jakarta, INDONEWS.ID – Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menjerat perkara dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang Yosef Lede dengan pasal pemberatan. Jika terbukti, ancaman hukumannya bisa melampaui 12 tahun penjara.

Kepala Bidang Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan penyidik memakai Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). "Perkara ini mencantumkan Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS," ujarnya, dikutip VIVA, Sabtu (21/11/2026).

Pasal 6 huruf c mengatur penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa untuk memaksa atau membuat seseorang melakukan atau membiarkan persetubuhan atau perbuatan cabul. Ancamannya pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta.

Kunci perkara ada pada pasal pemberatannya. Pasal 15 ayat 1 huruf d UU TPKS mengatur bahwa pidana ditambah sepertiga jika perbuatan dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya. Dengan tambahan sepertiga, ancaman maksimal 12 tahun bisa naik menjadi 16 tahun. Angka itu hitungan redaksi atas bunyi pasal, bukan tuntutan.

Isi huruf d itu perlu diluruskan karena ada pemberitaan yang mengaitkannya dengan kondisi korban yang tidak sadar. Pemberatan untuk korban pingsan atau tidak berdaya diatur di huruf lain dalam pasal yang sama. Huruf d secara khusus menyasar relasi kuasa antara pejabat atau pemberi kerja dan orang yang bekerja padanya.

Relasi itulah yang nantinya harus dibuktikan. Sejumlah media melaporkan pelapor, mahasiswi berusia 21 tahun berinisial RWM, datang ke rumah jabatan Bupati Kupang setelah ditawari pekerjaan. Apakah tawaran kerja itu memenuhi unsur "orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya" akan diuji penyidik, jaksa, dan pada akhirnya hakim.

Penyidik juga menelaah Pasal 473 ayat 1 KUHP tentang persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang juga diancam pidana paling lama 12 tahun. Polisi telah memeriksa 18 saksi, mengantongi hasil visum dan pemeriksaan psikologis pelapor, serta meminta pendapat ahli psikologi, kedokteran, dan hukum pidana.

Yosef Lede dijadwalkan diperiksa sebagai terlapor di Polda NTT pada Sabtu (21/11/2026) pukul 09.00 WITA, setelah pemeriksaan Rabu (18/11) ditunda atas permintaan kuasa hukumnya, Samuel Haning. Hingga berita ini ditulis, hasil pemeriksaan belum diumumkan dan Yosef belum ditetapkan sebagai tersangka.

Yosef sebelumnya menyatakan menghormati proses hukum. Ia berhak atas asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Redaksi menyamarkan identitas pelapor sesuai Kode Etik Jurnalistik.

(Rikard Djegadut)

Artikel Lainnya