Home › Nasional

Pergantian Wakil Presiden, Pengamat Intelijen Ingatkan MPR Selesaikan Terlebih Dahulu Status Konstitusional Gibran

Oleh : very - Minggu, 22/11/2026 21:31 WIB


Amir Hamzah pengamat intelijen dan geopolitik. (Foto: Very/Indonews.id)
Amir Hamzah pengamat intelijen dan geopolitik. (Foto: Very/Indonews.id)

Jakarta, INDONEWS.ID - Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengingatkan agar wacana pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak berkembang terlalu jauh sebelum persoalan konstitusional mengenai kedudukan Gibran diselesaikan.

Menurut Amir, pembicaraan mengenai sejumlah nama yang disebut-sebut berpeluang menggantikan Gibran, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, masih terlalu dini. Sebab, nama-nama tersebut sejauh ini baru berada dalam kategori bakal calon, belum menjadi calon resmi.

“Yang sekarang disebut-sebut namanya dan sudah mendapat dukungan masif dari berbagai pihak, baik kelompok independen, kelompok sosial politik maupun pengurus Partai Gerindra di berbagai daerah, itu sebenarnya baru bakal calon. Belum calon,” kata Amir melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Ia menjelaskan, calon wakil presiden baru dapat dibicarakan secara resmi setelah melalui mekanisme konstitusional yang berlaku. Karena itu, menurutnya, perhatian publik dan para politisi seharusnya tidak hanya diarahkan kepada siapa yang akan menggantikan Gibran.

Amir justru menilai persoalan mendasar yang perlu dibahas adalah status konstitusional Gibran sebagai Wakil Presiden. Ia meminta para anggota MPR tidak membalik urutan persoalan dengan lebih dahulu memperdebatkan figur pengganti.

“Persoalan kita sekarang sebenarnya bukan pada calon wakil presiden. Yang kita harapkan adalah para politisi di MPR jangan menjungkirbalikkan konstitusi. Mereka harus merumuskan keputusan politik, keputusan hukum, dan keputusan secara konstitusional mengenai persoalan pemberhentian Gibran,” ujarnya.

Amir berpendapat, karena MPR memiliki peran konstitusional dalam proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, lembaga tersebut perlu menjadi bagian penting dalam pembahasan persoalan pemberhentian. Ia juga menyinggung sejumlah putusan pengadilan yang menurutnya perlu menjadi perhatian dalam menilai persoalan hukum Gibran yang berkembang di ruang publik.

Ia menyebut adanya putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung, serta berbagai informasi dan dugaan yang berkaitan dengan persoalan hukum maupun pemberantasan korupsi. Namun, menurutnya, seluruh persoalan tersebut harus ditempatkan dalam mekanisme hukum yang benar dan tidak boleh menggantikan proses pembuktian oleh aparat penegak hukum.

“Begitu ada keputusan konstitusional mengenai pemberhentian Gibran, proses hukum harus tetap berjalan. Aparat penegak hukum harus menjalankan pemeriksaan dan penyidikan berdasarkan bukti-bukti yang ada,” katanya.

 

Bukan Ajang untuk Menghina Figur Tertentu

Amir juga mengingatkan agar wacana penggantian Wakil Presiden tidak dimanfaatkan sebagai panggung pertarungan politik untuk menyerang atau memfitnah figur tertentu.

Menurutnya, sejumlah nama yang beredar saat ini belum tentu benar-benar akan masuk dalam proses pencalonan.

Ia kemudian menyoroti pernyataan Profesor Connie Bakrie yang menyebut memperoleh informasi dari Amerika Serikat mengenai kemungkinan figur lain yang dikehendaki untuk menjadi Wakil Presiden.

Menurut Amir, informasi tersebut perlu dibaca secara lebih cermat. Ia menduga komunikasi dan hubungan kerja sama, terutama di bidang intelijen dan pertahanan, bisa menjadi salah satu jalur penyampaian pesan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Seolah-olah melalui Profesor Connie, Amerika menyampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa mereka tidak menginginkan figur-figur yang sekarang disebut dan menginginkan figur lain. Nah, ini yang harus kita cermati,” ungkapnya.

Amir menegaskan, Presiden Prabowo harus memiliki ketegasan dalam menentukan siapa yang akan mendampinginya. Keputusan tersebut harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan tekanan politik dari kelompok dalam negeri maupun pengaruh negara asing.

Menurutnya, posisi Wakil Presiden bukan jabatan pelengkap. Sosok yang menduduki posisi tersebut memiliki hubungan langsung dengan keberlangsungan pemerintahan dan dapat memengaruhi kuat atau tidaknya posisi Presiden.

“Siapa pun yang nantinya dicalonkan sebagai Wakil Presiden harus demi kepentingan nasional. Jangan bergantung kepada siapa pun, jangan sampai ada tekanan politik dari dalam negeri maupun tekanan dari luar,” tegas Amir.

 

Tiga Persoalan

Lebih jauh, Amir menguraikan tiga persoalan penting yang harus dijawab melalui mekanisme konstitusional. Pertama, bagaimana keputusan MPR mengenai persoalan kedudukan dan pemberhentian Gibran.

Kedua, apakah posisi Wakil Presiden harus diisi melalui pengajuan dua nama.

Ketiga, bagaimana jika tidak ada usulan pengganti.

Ia menilai kemungkinan jabatan Wakil Presiden kosong juga perlu dibahas secara serius dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pandangannya, apabila tidak terdapat pengisian jabatan Wakil Presiden, Presiden Prabowo tetap harus dapat menjalankan pemerintahan sampai akhir masa jabatannya.

“Kalau memang tidak ada usulan, bagaimana? Berarti tidak ada Wakil Presiden. Kita memberikan dukungan kepada Presiden untuk jalan terus sampai akhir masa jabatannya, dengan jabatan Wakil Presiden kosong. Saya kira undang-undang juga tidak melarang itu,” pungkasnya. *

Artikel Lainnya