Tjahjo Kumolo dalam diskusi “Manajemen Komunikasi Pemerintah di Era Digital” di Kota Bandung, Selasa (22/8). (Foto: Kemendagri.go.id)
Jakarta, INDONEWS.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar menyelaraskan program daerah dengan program pemerintah pusat.
Tjahjo menilai, Bappeda kerap gagal merumuskan program pemerintah pusat di tingkat daerah sehingga masyarakat tidak merasakan manfaatnya.
“Apa yang dirumuskan daerah dalam konteks kesehatan tidak pernah nyambung dengan program Bappenas. Ini yang kadang tidak membuahkan blue print kesehatan yang baik,” ujar Mendagri saat menghadiri Rakernas ke-10 Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA) di Hotel Mercure Kemayoran Jakarta, Rabu (23/8/2017).
Tjahjo menjelaskan, pada era pemerintah Joko Widodo (Jokowi) saat ini pemerintah mulai fokus pada penyerapan hasil musyawarah dari perencanaan pembangunan daerah sebelum menentukan program kerja.
Dari hasil tersebut, banyak daerah diketahui membutuhkan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi, khususnya di bidang kesehatan. Setelah itu, pemerintah daerah (pemda) baru bisa menentukan programnya.
“Sekarang ini, banyak kepala daerah yang ingin menyediakan pelayanan kesehatan baik untuk warganya agar terpilih kembali dalam pilkada,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Mendagri Tjahjo juga meminta agar ARSADA bisa memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat. Caranya adalah meningkatkan pelayanan publik di sektor tersebut.
“Kepala daerah bisa dikatakan berhasil jika mampu memberikan kesehatan gratis dan pendidikan gratis kepada masyarakat. Jadi pelayanan kesehatan ini harus terus ditingkatkan,” pungkas Tjahjo. (Very)