Ilustrasi kantor Kemenhub (ist)
Jakarta, INDONEWS.ID- Center for Budget Analysis (CBA) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut tuntas kasus korupsi terkait proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan yang dijalankan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Khususnya yang melibatkan PT Adhiguna Keruktama, karena berdasarkan catatan kami, perusahaan tersebut merupakan langganan dari proyek-proyek besar Kemenhub.
Menurut Koordinator Investigasi CBA Jajang Nurjaman, dari data yang dimiliki pihaknya, Kementerian Perhubungan sendiri, memiliki Proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan Tanjung Emas di tahun anggaran 2017 yang dijalankan Kemenhub melalui kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Tanjung Emas. Anggaran yang disiapkan untuk proyek ini sebesar Rp 45.015.800.000.
Sedangkan yang memenangkan proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan Tanjung Emas, kata Jajang, adalah perusahaan PT Adhiguna Keruktama yang beralamat di Rukan puri mutiara blok A nomor 16 Jalan Griya Utama sunter Agung, Jakarta Utara. Adapun nilai proyek yang diajukan PT Adhiguna Keruktama sebesar Rp 44.518.000.000
“Nilai proyek yang dimenangkan PT Adhiguna Keruktama sebesar Rp179.227.397.000,” kata Jajang dalam keterangan persnya yang diterima INDONEWS, Jumat (25/6/2017).
Lebih jauh Jajang meminta, agar KPK tidak berhenti di proyek tahun 2016 dan 2017 saja, karena sedikitnya antara tahun 2012 sampai 2017 terdapat 8 proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan yang dimenangkan oleh PT Adhiguna Keruktama.
“Misalnya Pekerjaan Pengerukan Alur PelayaranPelabuhan Tanjung Emas Semarang Tahun Anggaran 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2017 semuanya diborong PT Adhiguna Keruktama. Dari lima proyek tersebut PT Adhiguna mendapatkan gelontoran anggaran dari Kemenhub sebesar Rp212.028.697.000 ,” ujarnya.
Adapun tiga proyek lainnya yakni Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Laut Kumai Tahun Anggaran 2014, Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Samarinda Tahun Anggaran 2016, dan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016. Total anggaran yang dihabiskan dan lagi-lagi masuk kantong PT Adhiguna sebesar Rp201.369.297.000.
Jika ditotal, tambah Jajang, nilai delapan proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan yang dimenangkan oleh PT Adhiguna Keruktama sangat fantastis mencapai Rp413.397.994.000. Hal ini mengindikasikan, paraktik permainan proyek di tubuh Kementerian Perhubungan yang dipimpin Budi Karya Sumadi sudah lama terjadi.
Jajang menyayangkan, adanya dugaan Gurita korupsi di tubuh Kemenhub yang dinahkodai Budi Karya bukannya mengalami perbaikan, justru semakin menjadi-jadi. Karena itu, pihaknya berpendapat agar sebaiknya Presiden Jokowi kembali mempertimbangkan untuk mencari menteri perhubungan yang lebih tegas alias baru. “Jangan sampai proyek-proyek strategis nasional yang dijalankan Kemenhub, malah dijadikan ajang bancakan oknum-oknum tidak bertanggungjawab, karena menterinya kurang tegas,”ungkapnya.
Seperti diketahui sebelumnya, dalam keterangan pers di kantor KPK Kamis (24/8/2017) malam, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan yang menyebutkan kasus suap dan gratifikasi Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Antonius Tonny Budiono terkait penerimaan uang untuk perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Hubla tahun anggaran 2016-2017. Salah satunya, menurut Basaria proyek tersebut terkait pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah tahun anggaran 2017, dan proyek ini dimenangkan oleh PT Adhi Guna Keruktama. (hdr)