Jakarta, INDONEWS.ID- Adanya polemik terkait impor senjata yang kini masih tertahan di Bandara Soekarno-Hatta, pihak TNI dan Polri diminta waspada karena diduga ada pihak tertentu dengan sengaja mengadu domba dua instansi negara melalui media sosial. Demikian ditegaskan Direktur Ekskutif Lembaga Kajian Kepolisian (LEMKAPI) Edi Hasibuan.
Menurut Edi, adalah hal biasa jika Polri melakukan pengadaan senjata untuk kebutuhan operasional. Apalagi, pengadaan yang dilakukan sudah yang ke tiga kali.
"Kami minta Polri dan TNI waspada. Ini bagian dari skenario untuk membenturkan sesama aparat negara," kata Edi Hasibuan kepada wartawan di Jakarta, Minggu (1/10/2017).
Edi menjelaskan, berdasarkan Kajian pihaknya saat ini Polri membutuhkan berbagai jenis senjata untuk operasional menjaga keamanan. Seperti Stand Alond Granade Laucher (SAGL) atau pelontar granat dengan kaliber 40x46 milimeter dan juga peluncur amunisi 40x46 milimeter Round RLV HEFJ berdaya ledak tinggi. Khusus SAGL perlu dimiliki Polri bukan untuk membunuh tapi bersifat melumpuhkan.
Pelontar granat itu memiliki banyak kelebihan yang bisa digunakan untuk peluru karet, peluru hampa, peluru asap, juga gas air mata, sebagaimana fungsi dalam menangani terjadinya huru hara.
Selain itu, kata Edi, senjata tersebut sangat berbeda dengan jenis lainnya seperti Granade Laucher yang di dunia militer dikenal sangat canggih untuk keperluan anti teror. Karena itu, agar keberadaan senjata impor Polri tidak menjadi polemik di dalam negeri, Lemkapi berharap segera mendapatkan rekomendasi dari Bais TNI untuk disimpan oleh Brimob.
Apalagi, pengajuan pengadaan senjata sudah melewati berbagai kajian oleh Polri dan proses lelang panjang sesuai Permenhan 7/2010 tentang Pedoman Perizinan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI