Jakarta, INDONEWS.ID - Dukungan dari kalangan parlemen dan elemen masyarakat sipil atas penunjukan Kepala Staf TNI AU Marsekal Hadi Tjahjanto oleh Presiden Jokowi merupakan indikator kepercayaan publik pada Hadi Tjahjanto untuk memimpin korps TNI mewujudkan TNI yang bersih dan profesional.
“Maka sudah selayaknya pula korps TNI, termasuk Panglima TNI Gatot Nurmantyo pun mendukung langkah politik Presiden Jokowi sebagai Panglima Tertinggi TNI,” ujar Ketua SETARA Institute Hendardi di Jakarta, Selasa (5/12/2017).
Rotasi antarmatra TNI untuk posisi Panglima TNI, kata Hendardi, telah terbukti mampu menjadi instrumen menjaga soliditas TNI pada masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono.
“Karenanya konvensi ketatanegaraan itu perlu diteruskan. Pilihan atas KSAU sebagai calon pengganti Panglima TNI adalah langkah tepat,” kata Hendardi.
Mengenai momentum pengusulan Panglima TNI secara normatif adalah hal biasa, karena Panglima yang saat ini menjabat telah memasuki masa persiapan pensiun. Dengan demikian, proses pengusulan ini bukanlah hal yang istimewa.
Hendardi mengatakan, pengusulan pada awal Desember ini menjawab kemungkinan proses di DPR yang membutuhkan waktu memadai untuk melakukan fit and proper test.
Sejalan dengan pengajuan calon Panglima TNI ini pula, maka secara etika kepemimpinan, Panglima yang saat ini menjabat sebaiknya tidak mengambil keputusan-keputusan strategis, seperti melakukan mutasi dan rotasi jabatan dan menyusun rencana-rencana yang tidak akan lagi bisa dilaksanakan.
Sebagaimana diketahui, pada Senin (4/11), Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengatakan berencana melibatkan ormas-ormas dalam melakukan pengamanan Pilkada 2018.
“Hal ini sebaiknya tidak perlu lagi dilakukan, apalagi pengamanan Pilkada bukanlah tugas utama TNI dan ormas-ormas yang justru akan menyuburkan vigilantisme,” pungkas Hendardi. (Very)