Jakarta,INDONEWS.ID – Menyikapi aspirasi masyarakat terkait polemik penempatan Pejabat (Pj) Gubernur dari perwira tinggi Polri aktif di wilayah Sumatera Utara dan Jawa Barat, sepertinya Pemerintah memberi signal urung menempatkan jenderal aktif Polri menduduki jabatan tersebut.
"Aspirasi rakyat sudah ditangkap pemerintah. Pemerintah tidak buta dan tuli. Pemerintah mendengar aspirasi rakyat dan tahu kondisi wilyah masing masing seperti apa. Kalau ada kebijakan yang menimbulkan reaksi dari masyarakat, didengarkan dan dilaksanakan," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (20/2/2018).
Menurut Wiranto, pihaknya sudah memiliki kebijakan lain. Namun, mantan panglima TNI itu enggan merinci kebijakan yang dimaksud.
Karena itu, Wiranto meminta, agar publik tak menyoalkan polemik terkait Pj Gubernur tersebut. "Maka untuk Jabar dan Sumut sudah dipertimbangkan, akan ada kebijakan lain nanti, akan kita lakukan,"ujarnya.
Untuk diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan dua jenderal aktif Polri yakni Asops Kapolri Irjen Pol Iriawan sebagai Penjabat gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai pejabat Gubernur Sumatera Utara. (hdr)