Jakarta, INDONEWS.ID -Direktorat Jenderal Imigrasi meningkatkan pengawasan terhadap pemberian paspor dan keberangkatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI).
Menurut Kabag Hunas Ditjen Imigrasi Agung Sampurno, hal ini menjadi terobosan kreatif yg dilakukan Ditjen Imigrasi dalam mendukung upaya Kemenaker dan BNP2TKI untuk memberikan perlindungan terhadap calon tenaga kerja Indonesia (TKI) atau calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan ke luar negeri sejak awal Januari 2017 sampai saat ini.
Agung menjelaskan, kebijakan ini berupa penguatan kegiatan bersama dalam LTSP (Layanan Terpadu Satu Pintu) yang dibangun oleh BNP2TKI bekerja sama dengan Pemda Kabupaten dan Kota di kantong-kantong PMI / TKI.
"Kegiatan serupa dilakukan juga di Mal Pelayanan Publik yang dibangun oleh Kemen PAN dan RB yg telah menyatukan pelayanan keimigrasian khususnya pelayanan paspor dengan pelayanan lainnya termasuk BNP2TKI, BPJS dan POLRI yang terkait dengan penyiapan PMI / TKI ke luar negeri," kata Agung di Jakarta, Senin (16/4/2018).
Upaya perlindungan TKI / PMI dengan cara penundaan pemberian paspor dan penundaan pemberangkatan keluar negeri kepada calon TKI, tambah Agung, merupakan bagian dari bentuk kepedulian Ditjen Imigrasi melalui seluruh Kantor Imigrasi (125 kantor Imigrasi) se Indonesia. Hal ini merupakan perwujudan bahwa negara hadir bagi para CALON TKI / PMI sebelum mereka berangkat ke luar negeri.
Selain itu, kata Agung, upaya perlindungan terhadap calon TKI / PMI ini dinilai sebagai upaya yang memberikan kontribusi yg sangat baik untuk pencegahan terjadinya WNI bermasalah di Luar Negeri oleh Kementerian Luar Negeri di sepanjang tahun 2017. Sebuah perubahan besar yang dapat dirasakan dari tahun sebelumnya.
Kementerian Luar Negeri juga memberikan HASSAN WIRAYUDA AWARD tahun 2017 kepada Direktorat Jenderal Imigrasi atas kegiatan yg telah dilakukan dalam memberikan perlindungan kepada calon TKI / PMI yg akan berangkat ke luar negeri. Usaha ini berhasil menekan jumlah WNI Bermasalah khususnya TKI / PMI yg seringkali menjadi korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) di Luar Negeri sepanjang tahun 2017.(hdr)