Jakarta, INDONEWS.ID - Sudah 20 hari kasus kerusuhan di Rutan Brimob berlalu tapi hingga kini Polri belum juga mengumumkan dan mencopot, siapa pejabat kepolisian yang harus bertanggung jawab.
Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane sangat menyayangkan, jika Polri mendiamkan kasus ini dan menganggapnya sebagai kasus biasa, sehingga tidak perlu ada yang bertanggung jawab dan tidak perlu ada pejabat kepolisian yang harus dicopot dari jabatannya untuk mempertanggungjawabkan kasus ini.
Neta menilai, kasus kerusuhan yang menewaskan lima polisi itu sepertinya akan dilupakan begitu saja tanpa ada yang bertanggung jawab dan tanpa ada yang harus dicopot. Ironis jika hal ini terjadi.
" Padahal jika dicermati, kasus kerusuhan itu terjadi akibat kecerobohan yang luar biasa dari aparatur institusi kepolisian dimana 160 tahanan teroris ditempatkan di rutan yang tidak layak hingga Kapolri mengaku kaget Rutan Brimob menjadi begitu over kapasitas," kata Neta dalam keterangan tertulisnya kepada INDONEWS, Selasa (29/5/2018).
Neta menjelaskan, Kapolri sendiri pernah beberapa kali mengatakan, jika ada pejabat kepolisian yang tidak becus menjalan tugasnya, seperti Kapolres atau Kapolda kecolongan di wilayah tugasnya, akan segera dicopot dari jabatannya.
Lebih lanjut Neta mengatakan , pihaknya menuntut Polri harus segera mencopot para pejabat kepolisian yang bertanggung jawab dalam kasus ini, baik di Rutan Brimob maupun di Surabaya. Kecerobohan aparatur di Rutan Brimob maupun kelengahan jajaran kepolisian di Surabaya Jatim harus dipertanggungjawabkan.
"Jika tidak ada tindakan tegas, para pejabat kepolisian yang bertanggung jawab, tidak akan pernah punya tanggung jawab moral dalan menjalankan tugas tugas yang sudah diamanahkan dan mereka akan berubah menjadi raja raja kecil yang tak tersentuh,"ungkapnya.
Selain mengumumkan, siapa yang harus bertanggungjawab dalam kerusuhan di Rutan Brimob, tambah Neta, Polri juga harus segera mengumumkan siapa saja pelaku pembantaian sadis terhadap lima polisi di Rutan Brimob.(hdr)