Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah Indonesia telah melakukan yang terbaik untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Presiden Joko Widodo memimpin langsung koordinasi yang solid dari semua lembaga terkait, mulai dari KLHK, TNI, Polri, Pemerintah Daerah, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sampai dukungan akademisi dan peneliti.
Kemauan politik dan komitmen Indonesia menerapkan pengelolaan gambut berkelanjutan dan upaya pencegahan karhutla, menunjukkan hasil signifikan. Tingkat kebakaran pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 34,07%, dibandingkan dengan kebakaran pada tahun 2016 dan sebesar 88,23% dibandingkan tahun 2015. Pengurangan jumlah hotspot selama 2015 - 2017 berturut-turut adalah 21.929 (2015), 3,915 (2016), dan hanya 2.581 (2017). Sedangkan emisi dari kebakaran gambut pada tahun 2017, yaitu 12,5 juta ton CO2e, setara dengan hanya 1,56% dibandingkan emisi tahun 2015.
Hasil tersebut dicapai melalui skenario pengurangan karhutla dirancang menggunakan dua pendekatan. “(1) Memastikan 2,4 juta hektar lahan gambut di bawah kelola Badan Restorasi Gambut tidak terbakar; dan (2) Memastikan 731 desa rawan karhutla yang diidentifikasi oleh KLHK tidak terbakar”, jelas Ida Bagus Putera Parthama, Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK dalam acara Regional Inter Agency Rountable Meeting dengan tema “Enhancing Regional Cooperation in Fire Management in South East Asia” di Jakarta, Rabu (06/06/2018).
Lahan gambut Indonesia mencapai 15 juta hektar atau sekitar 12% dari luas kawasan hutan. Kandungan karbon gambut diperkirakan mencapai 6 ton per hektar dengan kedalaman 1 cm. Kandungan karbon inilah yang menjadi sumber masalah emisi ketika terbakar.
Upaya kolaboratif penanganan karhutla yang berjalan dengan baik dipastikan juga berkontribusi terhadap penurunan emisi. “Pencapaian penanganan karhutla secara signifikan menyebabkan pengurangan emisi dari hutan dan lahan, termasuk dari lahan gambut”, tegas Putera Parthama di hadapan 100 peserta dari 6 negara Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore, Vietnam dan Brunei Darussalam).
Disampaikan Putera Parthama, belajar dari bencana kebakaran lahan dan hutan pada tahun 2015, 2016 dan 2017, Presiden Joko Widodo memberi tujuh arah peningkatan koordinasi dan antisipasi karhutla, yaitu: Meningkatkan kerjasama, komitmen dan upaya kuat dari semua pemangku kepentingan; Pantau prediksi cuaca untuk kesiapan yang lebih baik; Persiapan menghadapi kebakaran lahan / hutan harus dimulai sejak dini, respon cepat terhadap kejadian kebakaran lahan / hutan; Penegakan hukum; Pemenuhan kewajiban untuk mempertahankan wilayah kerja masing-masing; Menyiapkan sumber daya manusia dan peralatan; dan Libatkan komunitas dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Ditambahkan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Pandjaitan, selain di tingkat nasional, Indonesia juga berkolaborasi dengan mitra internasional. Indonesia berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dengan semua pihak dalam segala aspek untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan. “Kita telah meluncurkan Regional Fire Management Center – South East Asia (RFMRC-SEA) pada 10 Juli 2017 lalu di Jakarta”, ucap Raffles.
Dari Rountable Meeting ini diharapkan membawa aktor-aktor penting di tiap negara ke meja pertemuan, untuk menyuarakan niat ke arah mengatasi tantangan dengan cara kolaboratif, dan juga sebagai peluang untuk menyelaraskan upaya dan mengeksplorasi tujuan bersama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.