Jakarta, INDONEWS.ID - Posisi Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menentukan calon wakil Presiden (Cawapres) untuk Pilpres 2019 mendatang, lebih kuat dibandingkan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
Hal tersebut diubgkapkan pPeneliti senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Adjie Alfaraby pada rilis LSI bertajuk 'Analisis Temuan Survei Nasional: Pasangan Capres dan Cawapres Pasca Pilkada', di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (10/7/2018).
"Posisi Pak Jokowi lebih kuat dibandingkan posisi Megawati untuk menentukan siapa Cawapresnya. Namun, posisi Pak Jokowi lebih rumit dibandingkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2009 ketika menentukan Cawapresnya," kata Adjie.
Dikatakan, ada beberapa hal yang menyebabkan situasi tersebut bisa terjadi. Di antaranya adalah faktor elektoral Jokowi yang tidak sekuat SBY di periode kedua. Saat itu SBY, hampir semua survei menunjukkan elektabilitas SBY di atas 60 persen yang membuatnya leluasa memilih siapa cawapres di Pilpres 2009.
"Sehingga memang poin pertama faktor elektoral membuat situasi siapa Cawapres Pak Jokowi makin rumit. Kemudian kedua posisi Pak Jokowi yang tanda kutip sebagai petugas partai," jelasnya.
Menurutnya, sebagai petugas partai PDIP, secara psikologis hal tersebut akan menjadi suatu perdebatan dan diskusi yang cukup alot di internal PDIP. Sebab sebagai petugas partai pula, frame berpikir partai atau ketua umum partai adalah petugas partai mengikuti keputusan partai.
Di sisi lain, Jokowi juga diuntungkan dengan beberapa partai yang telah secara resmi mendeklarasikan dukungannya. Misalnya Golkar, Hanura, PPP dan beberapa partai lainnya. Hal tersebut, tidak membuat Jokowi terlalu khawatir tak dapat tiket di 2019.
"Oleh karena itu, mengapa sampai saat ini nama cawapres belum muncul, salah satu faktornya perdebatan-perdebatan di internal koalisi Pak Jokowi. Kalau kita lihat dari sisi bergaining, saat ini, PDIP tidak punya pilihan banyak untuk memaksakan internal dari PDIP," ujarnya.
Adjie mengatakan tiket sudah diraih Jokowi, maka, tanpa PDIP pun Jokowi bisa maju sebagai Capres. Ditambah lagi dari PDIP tidak ada nama yang cukup kuat dan bisa membantu Jokowi baik secara elektoral maupun meningkatkan kapasitas pemerintahan.
Dari nama-nama internal PDIP yang muncul seperti Puan Maharani merupakan nama yang tidak populer di publik. Secara kualitatif pun, katanya, tidak kuat meningkatkan kualitas pemerintahan. (ato)