INDONEWS.ID

  • Jum'at, 10/08/2018 18:01 WIB
  • Pushidrosal Luncurkan Data Kelautan yang Menjadi Rujukan Nasional

  • Oleh :
    • luska
Pushidrosal Luncurkan Data Kelautan yang Menjadi Rujukan Nasional
Kapushidrosal Laksamana Muda TNI Harjo Susmoro, saat menandatangani berita acara data kewilayahan.(Pushidrosal)

Jakarta, INDONEWS.ID - Data kelautan yang terkait kewilayahan yang merupakan salah satu wujud identitas Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang menjadi rujukan secara nasional akhirnya diluncurkan.

Peluncuran dilaksanakan di Gedung Arsip Nasional Jakarta oleh tiga Lembaga yaitu Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal), Badan Informasi Geospasial (BIG) serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai Fasilitator.

Baca juga : Pushidrosal Gelar Seminar International Hari Hidrografi Dunia 2023

Sebelum peluncuran, dilaksanakan paparan dari Pushidrosal dan BIG tentang latar belakang, penyiapan data rujukan, data dan metode perhitungan, serta hasil perhitungan data kelautan.

Hadir pada kegiatan tersebut Menkokemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin, Kapushidrosal Laksamana Muda TNI Harjo Susmoro, serta staf ketiga lembaga tersebut.

Baca juga : Kemendagri Bahas Supervisi Penegasan Status Pulau, Pushidrosal sebagai Narasumber

Pada kesempatan ini juga trlah ditandatangani Berita Acara Data Kewilayahan NKRi oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Kepala Pushidrosal dan Kepala BIG.

Data Kewilayahan yang menjadi Rujukan Nasional ini diluncurkan, mengingat sampai saat ini belum ada data rujukan resmi yang dipakai secara nasional. Pushidrosal dan BIG sebagai instansi resmi pemerintah RI yang diberi mandat terkait bidang pemetaan dan informasi geospasial, menggawangi kajian teknis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga : Indonesia Ajukan Pembakuan Nama Fitur Bawah Laut di IHO/IOC-Unesco

Kajian teknis menggunakan best vailable data dan juga metode teknis terkini yang disepakati dan dapat dipertanggunjawabkan. Penghitungan panjang garis pantai Indonesia dilakukan menggunakan metode kartografi digital dengan cara mengkompilasi data garis pantai dari berbagai sumber diantaranya Peta Laut Indonesia dan ENC, dibantu dengan pemanfaatan teknologi SIG (Sistem Informasi Geografi) dan datum yang digunakan adalah WGS 1984.

Hasil perhitungan disepakati bahwa Luas Wilayah Kedaulatan, yang terdiri dari perairan pedalaman dan perairan kepulauan seluas 3.110.00 km2, Laut territorial 290.000 km2. Luaa wilayah berdaulat, terdiri dari Zona Tambahan seluas 270.000 km2, Zona Ekonomi Ekslusif 3.000.000 km2, Landas Kontinen seluas 2.800.000 km2. Luas perairan Indonesia 6.400.000 km2, Luas NKRI (darat + Perairan) seluas 8.300.000 km2. Panjang garis pantai 108.000 km.

Jumlah Pulau di Indonesia, sesuai dengan UU no. 6 th 1996 kurang lebih 17.508 pulau, namun demikian hilang akibat kepemilikan yaitu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan begitu juga Pulau Yako dan Pukau Aturo sehingga junlahnya kurang lebih 17.504. Sampai saat ini Pemerintah Indonesia telah melakukan pembakuan dan submisi ke PBB pada tahun 2017 sejumlah 16.056 pulau.

Proses verivikasi dan pembakuan nama-nama pulau, masih terus berjalan dan menjadi salah satu program prioritas nasional.

Data kewilayahan ini akan didiseminasi nasional untuk dapt dijadikan rujukan nasional. Data ini akan diperbaharui secara berkala dengan mempertimbangkan ketersediaan data, kemajuan teknologi, serta kebutuhan nasional.

Artikel Terkait
Pushidrosal Gelar Seminar International Hari Hidrografi Dunia 2023
Kemendagri Bahas Supervisi Penegasan Status Pulau, Pushidrosal sebagai Narasumber
Indonesia Ajukan Pembakuan Nama Fitur Bawah Laut di IHO/IOC-Unesco
Artikel Terkini
Di Acara Mengenang Tokoh Pers Nasional Prof Salim Haji Said, Pemred Asri Hadi Bertemu Bacalon Walkot Tangsel
Raih Gelar Doktor Honoris Causa Gyeongsang National University (GNU), Menko Airlangga Diakui Dedikasinya dalam Kemitraan Strategis Indonesia-Korea Selatan
ICC Terbitkan Surat Penangkapan Terkait Konflik Gaza, Hikmahanto: Tiga Alasan Masih Sulit Dilakukan
"Sekolah Damai" di SMA 3 Semarang, BNPT: Upaya Ciptakan Lingkukngan Pendidikan Aman, Damai, dan Penuh Nilai Toleransi
Perkembangan Terbaru dan "Historic Milestoe" Aturan Kesehatan Internasional
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas