Jakarta, INDONEWS.ID - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memastikan partainya tak mencalonkan kader korupsi dalam kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
Hal ini menyusul sejumlah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah yang meloloskan mantan narapidana kasus korupsi menjadi bakal caleg pada Pileg 2019.
"Kalau PDI Perjuangan taat bahwa di dalam proses pencalonan, kami tidak akan mencalonkan yang punya persoalan-persoalan hukum, khususnya korupsi," ujar Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (31/8/2018).
PDIP, kata Hasto sejak awal konsisten dengan sikapnya untuk tak mendukung korupsi dengan memecat langsung kadernya yang tertangkap tangan melakukan korupsi.
"Dan kami konsisten, khusus yang terkena korupsi itu kami berikan sanksi pemecatan, yang terkena OTT kami berikan sanksi pemecatan seketika, ini bagian dari komitmen partai karena tugas partai itu untuk membangun peradaban Indonesia," jelas Hasto.
Seperti diketahui, setidaknya terdapat beberapa mantan narapidana korupsi yang diloloskan Panwaslu atau Bawaslu menjadi bakal caleg DPRD dan bakal calon anggota DPD, yaitu dari Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Utara, dan Aceh. Kemudian, jumlah itu bertambah dua dari Parepare dan Rembang. Kelima mantan narapidana korupsi ini lolos karena keputusan Bawaslu yang menyatakan pendaftarannya memenuhi syarat. Terakhir, M Taufik, yang merupakan Ketua DPD Gerindra DKI, juga diloloskan untuk nyaleg atas keputusan Bawaslu DKI Jakarta.