Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto berharap jangan sampai ke depannya para pejabat di Indonesia diisi oleh orang-orang yang pernah ‘cacat’ akibat tindak pidana korupsi.
Menurut Wiranto, yang terpenting adalah semangat anti korupsi itu masih ada, baik dari lembaga yang bersangkutan dengan kepentingan Pemilu maupun dari pemerintah.
Hal tersebut diungkapkan Menko Polhukam usai melaksanakan Rakorsus Tingkat Menteri membahas tentang Caleg Ex Koruptor di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (4/9/2018)kemarin.
“Kita tadi telah membicarakan isu yang sangat berkembang ialah tentang pencalonan legislatif dari partai-partai politik yang nyata-nyata terlibat dalam tindak pidana korupsi, tidak hanya korupsi tapi juga hal-hal yang menyangkut kejahatan seksual, narkoba, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada saat kita berkumpul tadi kita meminta pendapat, meminta penjelasan dari beberapa pemangku kepentingan,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menko Polhukam mengatakan, rapat koordinasi tersebut tidak melakukan satu verifikasi salah atau benar. Tetapi setelah mendengarkan dari berbagai pihak, terutama dari KPU dan Bawaslu, maka memang tidak ada yang salah diantara lembaga pemangku kepentingan itu.
Kedua lembaga ini mempunyai argumentasi hukum yang cukup sahih, dapat diterima, dan rasional, namun jika keputusan itu bertentangan maka lain soal.
“Oleh karena itu kemudian kita tidak mengatakan siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi bagaimana pendapat yang berbeda itu kita satukan dalam visi dimana semangatnya sama sebenarnya, bahwa kita semuanya sangat anti korupsi,” kata Menko Polhukam Wiranto.(hdr)