Lombok Barat, INDONEWS.ID - Hari pertama rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG, Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur BI Perry Warjiyo didampingi Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengunjungi Desa Guntur Macan.
"Saya datang kesini untuk menunjukkan kami tidak melupakan Lombok, bukan karena ada gempa di Sulawesi kami jadi lupa. Presiden (Joko Widodo) juga akan berkunjung ke sini setelah dari Bali. Pemerintah sudah membangun 23.000 rumah lebih. Soal bantuan yang belum turun, itu hanya masalah administrasi saja. Mungkin masalah pertanggungjawaban nya belum selesai, jangan sampai karena dana bantuan ini ada yang masuk penjara. Jadi tidak betul kalau kami lupakan Lombok," ujar Menko Luhut di desa Guntur Macan NTB, Senin (8/10/2018).
Menko Luhut menjelaskan, kedatangannya beserta rombongan untuk menunjukkan simpati kepada para korban yang terkena gempa.
"Ini bentuk dari simpati dan solidaritas dari peserta pertemuan IMF-Bank Dunia kepada para korban gempa di Lombok ini, kemarin kan kami dan Sekjen nya (IMF) sudah ke Palu. Dari peristiwa ini kami akan memberikan usulan topik pembicaraan yaitu bagaimana penanganan masalah bencana yang kalau bisa pendanaannya itu bukan saja dari negara bersangkutan, seperti kita asuransikan. Formatnya sedang disusun oleh Menteri Keuangan dan kebetulan juga ada Ibu Lagarde ikut ke sini jadi beliau bisa bantu menyampaikannya di pertemuan tersebut. Karena Menkeu menyampaikan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk bencana ini dalam satu tahun bisa Rp 22 triliun untuk penanganan bencana. Nah kita mau lihat apakah bisa kita asuransikan sehingga kita bisa menanggungnya bersama," kata Menko Luhut.
Lebih lanjut Menko Luhut menegaskan, kedatangannya berserta rombongan sebagai bukti bahwa pemerintah pada pertemuan tahunan tersebut tidak berpesta-pesta seperti yang dikatakan sebagian orang.
"Kami datang kesini untuk menyampaikan simpati kami. Lalu saya ingin sampaikan juga tidak ada rencana kami dari pemerintah untuk berhutang kemana-mana. Kita negara berdaulat," ujar Menko Luhut.
Sementara itu ditempat yang sama, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah melakukan mengelolaan untuk tanggap bencana dengan sangat hati-hati, uangnya ada tapi prosedur untuk landasan hukumnya sedang diselesaikan.
Karena itu, Menkeu meminta Gubernur NTB untuk membantu menjelaskan kepada masyarakat. "Apakah dengan bencana Palu dana pemerintah habis? jawabannya tidak. Untuk Palu sesuai kebutuhan untuk Lombok tetap untuk Lombok. Untuk dana IMF-WB Pak Luhut sudah menggunakannya dengan hati-hati," ujar Menkeu.
Lebih lanjut Menkeu mengatakan, bantuan akan dicairkan secata bertahap dengan rincian bagi rumah yang bangunannya rusak berat mendapat Rp 50 juta, rusak sedang bantuannya Rp 25 juta dan rusak ringan Rp 10 juta.
Sementara itu Ms. Lagarde menyatakan apresiasinya terhadap pemerintah Indonesia yang menangani bencana Lombok dan Sulawesi dengan cepat dan baik.
"Kami mengagumi penanganan yang dilakukan pemerintah, melihat anak-anak bisa kembali ke sekolah agar bisa mencapai apa yang dicita-citakan menjadi ilmuwan dan ahli di bidangnya masing-masing," katanya saat menyampaikan sambutan.
"Kedatangan kami ini sebagai bukti bahwa kami, pada pertemuan tahunan tersebut tidak berpesta-pesta seperti yang dikatakan sebagian orang, kami datang kesini untuk menyampaikan simpati kami. Lalu saya ingin sampaikan juga tidak ada rencana kami dari pemerintah untuk berhutang kemana-mana. Kita negara berdaulat," ujar Menko Luhut.
Ms. Lagarde pun meyakini ekonomi Indonesia saat ini tidak membutuhkan utang. "Apakah Indonesia mau menerima pinjaman dari IMF?, jawabannya tidak, karena ekonomi Indonesia sekarang ini berada di tangan yang sangat baik," katanya.
Ms. Lagarde mengatakan saat memutuskan Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan tahunan tersebut, pihaknya tidak pernah memprediksi akan terjadi bencana alam di negara ini.
Lebih lanjut Ms. Lagarde menambahkan, mereka tidak membatalkan pertemuan di Bali karena akan mengakibatkan banyak orang akan kehilangan pekerjaan dan upaya yang dilakukan selama ini menjadi sia-sia. (Hdr)