Lombok Barat, INDONEWS.ID – Beberapa kementerian yang memiliki tanggung jawab penting pasca bencana gempa terbaru di Lombok, Palu, Sigi dan Donggala menyampaikan bahwa biaya untuk membereskan masalah gempa ini agar kembali normal yaitu berkisar hingga Rp.22 triliun.
Disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa penanganan ini menggunakan sistem keuangan asuransi. Menurutnya, dengan asuransi maka bisa ditanggung secara bersama-sama.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa pemerintah melakukan pengelolaan keuangan untuk tanggap bencana dengan sangat hati-hati. Menurutnya uangnya ada tapi prosedur untuk landasan hukumnya sedang diselesaikan.
Karena dari itu, terkait dengan landasan hukumnya, Kemenkeu juga meminta Gubernur NTB untuk membantu menjelaskan kepada masyarakat.
“Apakah dengan bencara Palu dana pemerintah habis? Jawaban tidak. Untuk Palu sesuai kebutuhan untuk Lombok tetap untuk Lombok. Sementara untuk dana IMF-Bank Dunia, Pak Luhut sudah menggunakan degan hati-hati,” ungkap Sri Mulyani, di sela-sela kunjungannya ke korban gempa di Desa Guntur Macan, Lombok, pada Senin, (8/10).
Selain itu, dirinya juga mengatakan bahwa bantuan ini akan dicairkan secara bertahap dengan rincian bagi rumah yang bangunannya mengalami kerusakan berat dan masing-masing akan mendapat Rp. 50 juta. Sedangkan untuk yang rusak sedang akan mendapatkan bantuan Rp. 25 juta, sementara untuk rumah yang mengalami kerusakan ringan akan mendapat sokongan dana sebesar Rp.10 juta.
“Tujuannya (bertahap) bukan karena uang tidak boleh diambil. Yang terjadi adalah, kita harus ada bahan bangunan dulu karena pemerintah tidak ingin uang untuk bantuan perumahan sudah habis sebelum rumahnya terbangun. Jadi, bukannya karena uang itu tidak bisa diambli. Masalah uang jaminan hidup, akan dibayarkan kalau sudah jadi rumah yang sifatnya permanen,” tandas Menkeu Sri Mulyani. (ronald)