INDONEWS.ID

  • Jum'at, 26/10/2018 23:58 WIB
  • KPK OTT Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Diduga Terkait Urusan Perkebunan

  • Oleh :
    • very
KPK OTT Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Diduga Terkait Urusan Perkebunan
Jubir KPK Febri Diansyah.(Ist)

 

Jakarta, INDONEWS.ID - KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). OTT KPK diduga terkait urusan perkebunan.

"Kami menduga ada transaksi antara anggota DPRD Kalteng dengan pihak swasta terkait urusan perkebunan," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Jumat (26/10/2018).

Namun, Febri belum menyebutkan siapa nama anggota DPRD Kalteng yang diamankan tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa total ada 14 orang yang diamankan KPK.

Para pihak yang terjaring OTT KPK saat ini masih berstatus saksi. KPK punya waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status mereka.

Baca juga : Kendalikan Inflasi, Kemendagri Harap Pemda Susun Perencanaan Gerakan Menanam dengan Baik

Sebelumnya, salah satu penegak hukum di KPK membenarkan kabar OTT terhadap anggota DPRD Kalteng itu. Dia mengatakan bahwa penangkapan dilakukan di sebuah tempat di Jakarta. 

"Tadi ada giat di wilayah Jakarta. Rekan-rekan masih bekerja," kata penegak hukum tersebut.

Selain anggota DPRD Kalteng, tim penindakan mengamankan pihak lain yaitu dari unsur swasta. Dia mengatakan, belum diketahui pasti berapa jumlah orang yang telah diciduk. 

"Tapi yang pasti rekan-rekan masih bekerja," ujar penegak hukum itu. (Very)

Baca juga : Gelar HUT ke-19, PaSKI Punya Tanggung Jawab Lahirkan Pelawak-pelawak Baru
Artikel Terkait
Kendalikan Inflasi, Kemendagri Harap Pemda Susun Perencanaan Gerakan Menanam dengan Baik
Gelar HUT ke-19, PaSKI Punya Tanggung Jawab Lahirkan Pelawak-pelawak Baru
Ardy Mbalembout Masuk Top 5 Cagub Potensial NTT 2024-2029
Artikel Terkini
Kendalikan Inflasi, Kemendagri Harap Pemda Susun Perencanaan Gerakan Menanam dengan Baik
Gelar HUT ke-19, PaSKI Punya Tanggung Jawab Lahirkan Pelawak-pelawak Baru
Ardy Mbalembout Masuk Top 5 Cagub Potensial NTT 2024-2029
Kemendagri Dorong Konsistensi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kisah AO PNM Mekaar, Keluar Zona Nyaman untuk Beri Kenyamanan Keluarga
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas