Jakarta, INDONEWS.ID - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan reformasi pelaksanaan barang dan jasa (PBJ) di Kementerian PUPR dengan membentuk Balai PBJ di setiap Provinsi.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembentukan Balai PBJ ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin dan kualitas PBJ menjadi lebih transparan, bersaing, dan akuntabel. Saat ini, struktur organisasi Balai PBJ sedang disiapkan oleh Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR.
“Nanti setelah Balai PBJ terbentuk, maka unit-unit organisasi di Kementerian PUPR tidak lagi melakukan pelelangan, kecuali dilakukan oleh Balai PBJ di bawah pembinaan dan supervisi Ditjen Bina Konstruksi,” jelas Menteri Basuki dalam keterangannya, Minggu (27/1/2019).
Menteri Basuki menargetkan struktur organisasi Balai PBJ ini secepatnya dapat segera rampung sehingga pada akhir Januari 2019 sudah bisa dilakukan pelantikan para pejabatnya. Nantinya, pembentukan Balai PBJ akan diatur dalam Peraturan Menteri PUPR.
Selain itu, Menteri Basuki mengatakan bahwa selain pembentukan Balai PBJ, dengan anggaran besar yang dikelola oleh Kementerian PUPR, dirinya juga telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar penandatanganan kontrak tidak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun oleh pejabat yang hierarkinya lebih tinggi.
“Saat ini para PPK di Kementerian PUPR masih berusia muda, antara 30-36 tahun, yang harus bertanggung jawab mengelola uang hingga miliaran rupiah. Posisinya PPK sangat rentan mendapatkan godaan. Oleh karena itu nanti yang tanda tangan kontrak adalah atasannya yang lebih senior,” tegas Menteri Basuki.
Perlu diketahui, dalam belanja infrastruktur setiap tahunnya, Kementerian PUPR melaksanakan 10,000 hingga 11,000 paket pekerjaan, baik konstruksi maupun konsultansi, di bawah tanggungjawab 1.165 Satker dan 2.904 PPK yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia melalui proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh 888 Kelompok Kerja (Pokja) dengan jumlah anggota 2.483 orang.
Sementara itu, pada tahun 2018, Kementerian PUPR melakukan pelelangan 10.714 paket pekerjaan baik konsultansi maupun konstruksi senilai total Rp88,1 triliun.
Sedangkan di tahun 2019, Kementerian PUPR mendapat amanah untuk membelanjakan anggaran sebesar Rp110,73 triliun di mana sekitar 84 persen atau Rp93 triliun merupakan belanja modal melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. (ronald)