Jakarta, INDONEWS.ID - Kementerian Keuangan tengah mengembangkan system aplikasi Badan Layanan Umum (BLU) Integrated Online System (BIOS) yaitu sistem aplikasi berbasis web yang mengintegrasikan data layanan dan keuangan BLU untuk penyempurnaan proses bisnis, analisa data, dan pengambilan keputusan sebagai bentuk layanan berbasis elektronik.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Koordinasi Nasional Badan Layanan Umum 2018 dengan tema “Inovasi Teknologi dan Kolaborasi BLU untuk Pelayanan Lebih Baik” di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (26/2/2019) kemarin mengatakan, BLU merupakan entitas baru yang masih perlu terus diperbaiki terkait peran dan definisi BLU, kriteria dan kinerja BLU, tata kelola,dan peningkatan produktivitas dan kualitas dari BLU.
“Saat ini BLU sebagai entitas baru, masih banyak diisi oleh ASN yang cenderung birokratis. Padahal BLU dituntut memiliki budaya entrepreneurship yang tidak berfokus mencari keuntungan atau profit semata, tetapi utamanya adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat secara berkelanjutan. Jadi mindsetnya harus berbeda dari birokrasi maupun wirausaha murni. Istilahnya adalah socio entrepreneur,” beber Menkeu.
Sementara itu, disampaikan Menkeu, salah satu bagian dari sistem BIOS yang dikembangkan kementeriannya yaitu Office Automation (OA), yang dapat melaksanakan otomatisasi proses pengelolaan tata naskah dinas elektronik yang mendukung efisiensi sumber daya.
BIOS sendiri nantinya akan dapat menghubungkan beberapa stakeholder BLU yaitu Kemenkeu, Kementerian/Lembaga, BLU, dan stakeholder terkait. Sistem ini merupakan salah satu upaya Kemenkeu untuk melakukan sinergi dan kolaborasi antar BLU yang meliputi sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan optimalisasi dana dan asset.
Sebagai informasi, Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Dari data Kemenkeu per Januari 2019, tercatat ada 218 Badan Layanan Umum di Indonesia yang berada di 19 Kementerian dan Lembaga yang tersebar di 32 provinsi dan memiliki jenis pelayanan beragam, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan dana dan kawasan.
Sepanjang 2018, BLU tersebut mampu memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara yang terlihat dari penerimaan BLU pada 2018 mencapai sebesar Rp 55,4 triliun. Angka ini lebih tinggi daripada target yang dipatok pemerintah sebesar Rp 43,3 triliun. (rnl)