INDONEWS.ID

  • Jum'at, 26/04/2019 01:01 WIB
  • Kasus Suap Jual Beli Jabatan, KPK Bakal Panggil Khofifah

  • Oleh :
    • Ronald
Kasus Suap Jual Beli Jabatan, KPK Bakal Panggil Khofifah
Terkait Kasus Jual Beli Jabatan di Kementerian Agama, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Gubernur Jatim terpilih, Khofifah Indar Parawansa Jumat, (26/4/2019) di Polda Jatim.

Jakarta, INDONEWS.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa di Polda Jatim, Jumat, 26 April 2019. Dia akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).

"Informasi yang saya dapatkan begitu," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 25 April 2019.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Gubernur Jatim terpilih, Khofifah Indar Parawansa Jumat, (26/4/2019) di Polda Jatim.

Namun demikian, Febri belum menjabarkan lebih lanjut mengenai pemeriksaan atas Khofifah akan dilakukan untuk tersangka siapa.

"Kita lihat besok ya jadwal (pemeriksaannya) secara lengkap," kata Febri.

Nama Khofifah disebut pertama kali oleh Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Tersangka dalam kasus ini menyebut ada sejumlah pihak yang ikut andil merekomendasikan Haris Hasanuddin sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur (Kanwil Kemenag).

Mereka yang disebut Romi adalah Kiai Asep Saefuddin Halim selaku pimpinan sebuah pondok pesantren besar di Jatim dan Khofifah. Romi menyatakan keduanya menginginkan Haris menduduki jabatan tersebut.

"Beliau gubernur terpilih yang jelas-jelas mengatakan 'mas Romi, percayalah dengan Haris, karena Haris ini orang yang pekerjaannya bagus," ujar Romi mengutip kalimat yang disampaikan Khofifah padanya, usai diperiksa sebagai tersangka pada Maret 2019 lalu.

Sejauh ini, untuk Kiai Asep Saefuddin Halim sendiri sudah pernah dikonfirmasi oleh KPK. Namun, Khofifah sejauh ini sama sekali belum diklarifikasi seputar nyayian Romi tersebut.

Romi selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Muafaq juga dijerat Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (rnl)

 

Baca juga : Gubernur Khofifah Sebut Fotong Royong Salah Satu Upaya Efektif Tangani Pandemi di Jatim
Artikel Terkait
Gubernur Khofifah Sebut Fotong Royong Salah Satu Upaya Efektif Tangani Pandemi di Jatim
Kabar Gembira! Pendaftaran Seleksi Guru Honorer Jadi PPPK Dibuka April
Sultan Najamudin Minta Kemendikbud Cegah Praktik KKN dalam Perekrutan PPPK
Artikel Terkini
Ini Cara Cek Penerima BPUM PNM Mekaar 2021
Kerja Sama Program Kampus Merdeka dan Beasiswa Talenta Digital
Berbagi Berkah Ramadhan ala PNM, Menyapa Warga hingga Pelosok Negeri
Tak Hiraukan Larangan Mudik, Kapolda Metro Jaya: 1,2 Juta Orang Tinggalkan Jakarta
Menko Mahfud MD Diserbu Netizen Usai Sampaikan Duka Cita ke Tengku Zul
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas