Jakarta, INDONEWS.ID -- Asisten Deputi Manajemen Strategis Kementerian Pariwisata, Fransiskus Xaverius Teguh mengatakan, pihaknya telah membentuk tim untuk mencari solusi terkait persoalan Wisata Halal yang ditawarkan oleh Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo, Flores dan menjadi polemik akhir-akhir ini.
"Saya kira ada respons yang sangat cepat yang sudah dilakukan di tim kami di Kementerian Pariwisata. Kami membentuk dua tim, yaitu tim untuk mengevaluasi kinerja BOP dan tim evaluasi lapangan," ujarnya dalam rapat konsultasi dengan Gerakan Patriot Muda Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Melchias Marcus Mekeng di Restoran Pulau Dua, Jumat, (10/05/2019).
Rapat itu mengangkat topik yang sedang hangat diperbincangan publik NTT yaitu terkait Kedudukan Badan Otoritas Pariwisata (BOP) yang menawarkan konsep Wisata Halal yang rencananya bakal diterapkan di Destinasi Wisata kelas dunia Labuan Bajo, Flores.
Fransiskus mengaku masuk dalam tim lapangan yang bekerja untuk mendengar dinamika yang terjadi. Bahkan, katanya, Menteri Pariwisata akan menentukan sikapnya terhadap sejumlah direksi BOP Labuan Bajo dalam waktu dekat ini.
"Saya merupakan salah satu tim di lapangan untuk mendengar perkembangan. Saya kira kita bekerja dengan pola itu dan pasti akan ada sikap atau kebijakan Pak Menteri yang dalam waktu dekat ini," ujarnya.
Sementara itu, Melchias Markus Mekeng menegaskan wisata halal bukan suatu keharusan diterapkan di Labuan Bajo. Pihaknya pun menolak penerapan wisata halal tersebut.
"Bagi kami wisata halal itu bukan sesuatu yang harus diterapkan. Kami tolak wisata halal. Wisata halal itu juga harus bisa menyesuaikan dengan kearifan lokal di tempat dia diterapkan," kata Mekeng.
Menurut Mekeng, suatu destinasi pariwisata akan maju bukan karena label-label halal atau non halal. Wisatawan, kata Mekeng, akan datang ke suatu daerah untuk melihat keindahan alam, budaya dan cara hidup masyarakat di daerah tersebut.
Untuk itu dia meminta supaya wisata di Labuan Bajo dibiarkan berkembang dan bertumbuh sesuai dengan keasliannya. "Kami ingin sampaikan bahwa Presiden, Pak Jokowi, Pak Menteri Pariwisata, Arief Yahya bisa memahami maksud dan tujuan kami untuk menolak wisata halal di Labuan Bajo," tegasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Garda NTT, Marlin Bato menegaskan, sikap resmi Garda NTT adalah menolak wisata halal sebab tidak sesuai dengan budaya Flores.
"Karena itu kita menggelar acara ini guna mendapatkan pemahaman yang utuh dari para senior yang mengerti konsep ini, apakah sebenarnya nilai positif dan negatif konsep wisata halal ini," ujarnya.
Lebih lanjut Marlin mengatakan, publik NTT tentu saja menolak keras dan memperdebatkan konsep ini karena tidak sepenuhnya mengerti apa tujuan BOP menggagas konsep wisata halal tersebut.
"Berapa tahun terakhir ini, menguatnya aksi-aksi kekerasan verbal dan fisik yang dipertontonkan oleh kelompok-kelompok intoleran yang beredar di dunia maya membuat masyarakat NTT jadi serba curiga, sensitif dan defensif serta ekstra hati-hati terhadap konsep-konsep yang masuk dari luar. Tentu saja penolakan ini hal yang wajar dan perlu ditanggapi serius oleh pemerintah pusat," papar Marlin.
Menurut Marlin, konsep wisata halal tidak perlu ada di Flores sebab daerah ini mempunyai karakteristik berbeda dengan daerah lain. Ada wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya dan wisata religi Semana Santa di Larantuka yang kental dengan warisan bangsa Portugis tentu akan bertentangan dengan konsep wisata halal.
"Tolak program wisata halal. Biarkan pariwisata Flores berkembang sebagaimana adanya sesuai indentitas lokal. Jangan dipaksakan sesuatu yang asing di Flores. Apalagi yang berbau ke-Arab-arab-an. Flores itu, jendela Vatikan Indonesia," pungkas usai rapat konsultasi. (Very)