Jakarta, INDONEWS.ID - Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, pihaknya akan mendorong calon menteri Jokowi yang mempunyai komitmen terhadap penguatan Pancasila. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap masalah radikalisme di Indonesia.
Dalam penjelasan, Hendrawan menegaskan, radiskalisme menjadi masalah yang sangat mengakwatirkan di Indonesia. Karenanya, perlu ada langkah penguatan terhadap nilai-nilai Pancasila.
"Kalau dari sudut pandang PDI Perjuangan, pemantapan Pancasila dan pembumian Pancasila itu merupakan agenda yang sangat penting," kata Hendrawan di Jakarta, Senin,(1/07)
Hendrawan juga menambahkan,ideologi negara merupakan hal prinsip yang tidak perlu ada kata tawar- menawar.Untuk itu, perlu ada komitmen politik untuk mempertahankan pancasila melalui program nyata dalam kabinet Jokowi selama lima tahun ke depan.
"Jadi persoalan ideologi tidak bisa dianggap remeh, itu sebabnya dibutuhkan figur-figur menteri yang berani mengoperasionalkan prinsip-prinsip kebangsaan, prinsip-prinsip Pancasila dalam program-program di Kementeriannya," ungkapnya.
Hingga saat ini, Hendrawan belum memberikan penjelasan secara detail soal kementrian mana yang akan melaksanakan tugas khusus ini ke depannya. Ia menambahkan, pembicaraan lebih jauh akan dilakukan oleh Ketum PDIP bersama presiden terpilih.
"Ada (kementerian yang menjadi target), tapi kami tidak mau menyampaikan ini karena ini sudah merupakan kesepakatan untuk tidak disampaikan secara publik, tapi ketua umum kami sudah tentu saja berkomunikasi dengan presiden," jelasnya.
Terpisah,Eva Kusuma Sundari mengatakan, perlu melakukan evaluasi terhadap beberapa kementrian yang ada. Salah satu kementrian yang menurutnya perlu dibenahi yakni kementrian yang menangani Sumber Daya Manusia.(SDM).
"Menurutku, Pak Jokowi kan sekarang fokusnya dengan SDM, jadi ya berkaitan dengan SDM (yang perlu dievaluasi). Tapi tentu jangan lupa, nilai tambah SDM itu elemennya menristek, teknologi, informasi," jelas Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP tersebut.
Ia menambahkan, Presiden Jokowi tidak boleh membiarkan kementrian yang ada menjadi tempat untuk tumbuhnya paham-paham radikalisme. Kabinet harus dibersihkan dari manusia-manusia yang merusak nalar publik melalui paham anti Pancasila.
"Jadi ASN yang pro kilafah, hatters pada pemerintahan ya harus ditertibkan. Jadi yang penting itu semua kementerian punya kesadaran bahwa dia pembantu Pak Jokowi, ketika Pak Jokowi concern (fokus) dengan isu untuk tingkatkan kualitas manusia, menurutku ya termasuk dalamnya nalar harus hidup, bukan emosi kebencian yang hidup. Jadi biar maksimal kerjanya setiap kementerian itu juga harus mempunyai sensitifitas dan responsif terhadap problem radikalisme itu," pungkasnya.*(Marsi Edon)