INDONEWS.ID

  • Jum'at, 05/07/2019 23:10 WIB
  • Moeldoko Khawatir Rekonsiliasi Hanya Membahas Negosiasi

  • Oleh :
    • very
Moeldoko Khawatir Rekonsiliasi Hanya Membahas Negosiasi
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko saat memberi keterangan pers kepada wartawan di Bina Graha, Jum’at, 5 Juli 2019. (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID -- Usai penetapan hasil Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum, muncul pertanyaan bagaimana bentuk ideal rekonsiliasi dari pihak pemerintah dengan oposisi. Dalam keterangan pers kepada media di Bina Graha, Jum’at, 5 Juli 2019, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa isu ini sebaiknya tidak usah dibesar-besarkan, karena saat ini keadaan bangsa Indonesia setelah pengumuman penetapan Pilpres oleh KPU sudah kembali normal.

“Semua sudah berjalan normal. Jangan terjebak di situ terus. Bangsa ini memiliki tantangan yang lebih besar, bukan hanya politik. Ini hanya suatu peristiwa politik yang kita hadapi dari tahun ke tahun,” kata Moeldoko.

Baca juga : JK Negarawan Luwes dan Selalu Menjaga Tali Silaturahim

Panglima TNI 2013-2015 itu menekankan, bangsa Indonesia memiliki tantangan yang lebih besar, bukan hanya persoalan politik.

"Nanti kita semuanya hanya terjebak di situ kita menjadi enggak maju-maju," ucapnya.

Baca juga : Kartelisasi Politik dan Masa Depan Demokrasi Indonesia

Karena itu, Moeldoko meminta kepada semua pihak untuk tak membesar-besarkan masalah rekonsiliasi ini. Ia khawatir nantinya akan terjebak dalam rekonsiliasi yang hanya memikirkan negosiasi politik dan kepentingan kelompok tertentu.

“Saya khawatir rekonsiliasi hanya membahas negosiasi, hanya kepentingan kelompok tertentu. Ini negara lho, memikirkan negara jangan terjebak antara satu elite ke elite, jangan terjebak satu kelompok ke kelompok,” katanya.

Baca juga : Jubir Presiden Pastikan Jokowi Hadiri Penutupan Kongres Partai Nasdem

“Jangan terjebak hanya memikirkan `gua dapat apa, gua dapat apa`, tapi kita harus bicara negara,” imbuh Moeldoko.

Mantan Wakil Gubernur Lemhanas itu juga menggarisbawahi, untuk masalah kepentingan bangsa dan negara secara luas, segala sesuatu perlu pemikiran yang panjang dan hati-hati.

“Sepanjang itu untuk kepentingan negara atau national interest, kita harus berpikir lebih panjang. Kita tidak boleh terjebak dalam pikiran pragmatis yang nantinya akan menganggu sistem,” katanya.

Menurut Moeldoko, untuk membangun Indonesia tidak cukup di tangan satu atau dua kelompok. Karena itu, pidato Presiden Jokowi pada penetapan hasil Pilpres 2019 di KPU pada 30 Mei 2019 lalu sudah jelas, mengajak semua pihak untuk bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan bangsa Indonesia.

"Pak Presiden mengatakan, siapa pun ayo bergabung. Disebut secara nyata Pak Prabowo-Sandi dan seterusnya ini sudah cukup sudah sebuah statement yang perlu dipahami. Nggak perlu lagi kita mendorong kanan-kiri, karena ini sebuah statement yang nyata dari seorang presiden, dari seorang Pak Jokowi,” pungkasnya. (Very)

Artikel Terkait
JK Negarawan Luwes dan Selalu Menjaga Tali Silaturahim
Kartelisasi Politik dan Masa Depan Demokrasi Indonesia
Jubir Presiden Pastikan Jokowi Hadiri Penutupan Kongres Partai Nasdem
Artikel Terkini
Pimpin Peringatan Hari Otonomi Daerah, Mendagri Tekankan soal Pembangunan Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau
PTPN IV Regional 4 Latih 20 Petugas PSR
Pj Bupati Maybrat hadiri Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII Tahun 2024
Mendagri Ingatkan Pemda Terus Jaga Inflasi di Tengah Instabilitas Global
Buka SPM Awards 2024, Wamendagri Dorong Pemda Berikan Pelayanan Optimal bagi Masyarakat
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas