Jakarta, INDONEWS.ID - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, perubahan kurikulum pendidikan setiap pergantian menteri pendidikan merupakan hal wajar dalam dunia pendidikan masa kini. Kurikulum pendidikan Indonesia perlu memberi respon terhadap perkembangan teknologi. Hal ini disampaikan oleh JK pada Kongres PGRI XXII pada Jumat 5 Juli kemarin.
Menurut JK, dunia pendidikan sekarang ini, terus mengalami perubahan. Faktor utama dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan teknologi. Karenanya, kurikulum mesti bergerak agar tidak tertinggal zaman.
"Banyak yang mengatakan tiap ganti menteri rombak kurikulum. Itu wajar saja, karena teknologi, pendidikan berubah, berdinamika sekarang," kata JK. Jakarta, Sabtu,(6/07)
Kemajuan dunia pendidikan Indonesia, kata Jk, mesti mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi dalam semua aspek. Pekerjaan sebagai pendidik sangat jauh lebih mudah karena kemudahan yang diberikan oleh teknologi. Hal ini berbeda dengan pendidik zaman dulu karena harus bekerja keras dengan segala keterbatasan.
"Kalau masa lalu semua ikut guru, murid hanya mengiyakan saja, mendengarkan. Pada dewasa ini, ilmu, teknologi, dapat dengan mudah diperoleh di internet. Apabila guru tidak belajar dengan baik, dengan cepat, bisa-bisa muridnya lebih pintar dari gurunya," jelasnya.
Lebih lanjut JK menjelaskan, tenaga pendidik zaman sekarang mesti peka dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Guru tidak hanya mengajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam tataran formal. Dengan demikian, mutu dan kualitas pendidikan akan semakin terjamin.
"Jadi di sini kita bukan hanya evaluasi kesejahteraan yang diperoleh tapi juga kemampuan, mutu, dan cara kita bekerja bersama untuk mendapatkan negara yang baik," ungkapnya.
Terkait dengan kesejahteraan guru, jelas JK, pemerintah sendiri mengakui bahwa belum memberikan jaminan secara maksimal kepada guru di Indonesia. JK menambahkan, pemerintah akan terus memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru.
Pemerintah juga tidak ingin memisahkan antara guru honorer dan guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil.(PNS). Pemerintah akan memberikan perhatian yang sama dalam urusan jaminan kesejahteraan. Karena, baik guru PNS dan guru honorer, sama-sama memberikan kontribusi terhadap pengembangan pendidikan di Indonesia.
"Kesejahteraan guru tentu masih banyak yang kurang puas tapi masih jauh lebih baik dari masa sebelumnya. Tak terkecuali guru honorer yang mendapat gaji lebih rendah, yang selalu menjadi perhatian pemerintah," tutupnya.*(Marsi Edon)