Jakarta,INDONEWS.ID – Presiden terpilih Joko Widodo mengalokasikan dana sebesar Rp 400 triliun untuk mendukung pelaksanaan pembangunan pemerintahan desa selama lima tahun ke depan. Rencana anggaran dana desa ini disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo setelah rapat terbatas, Senin (15/07) kemarin.
Menteri Eko menyampaikan alasan mendasar presiden menaikkan jumlah dana desa untuk lima tahun ke depan. Presiden Jokowi menginginkan adanya pemerataan ekonomi sampai di pelosok desa.
“Karen sesuai dengan target RPJMN(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), kami harus mengentaskan ribuan desa tertinggal dan dana desa membuktikan itu,” kata Eko. Jakarta, Selasa,(16/07/2019)
Ada beberapa target pembangunan di desa yang menurut pemerintah pusat masih perlu untuk ditingkatkan. Diantaranya, pembangunan berbagai macam infrastruktur dasar serta pembangunan sumber daya manusia.(SDM)
Jumlah anggaran yang direncanakan saat ini, jelas Eko, jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan pemerintahan Jokowi periode 2014-2019 sebesar Rp 257 triliun. Anggaran dana desa khusus untuk tahun 2020 mengalami perubahan sebesar Rp 75 triliun.
Lebih lanjut Eko menerangkan, Presiden Jokowi memiliki tujuan lain selain pembenahan infrastruktur dalam meningkatkan jumlah dana desa selama pemerintahan lima ke depan. Jokowi ingin mendorong terbentuknya desa mandiri di seluruh Indonesia.
Data Kemendes terkait jumlah desa mandiri di awal tahun ini, baru terbentuk 2700 desa. Sementara target pemerintah sampai akhir tahun 2019 harus mencapi 6 ribu desa mandiri.
Saat ini, kata Eko, pembentukan desa mandiri masih fokus untuk beberapa daerah di Pulau Jawa. Setelah itu, Pulau Kalimantan dan akan diikuti dengan daerah di wilayah Indonesia bagian timur.
“Maka, masih ada target sekitar 2.000 desa lagi,” terang Eko.
Menteri Eko juga memastikan, penyaluran dana desa memiliki pengaruh positif bagi ekonomi masyarakat. Dengan demikian, anggaran dana desa yang begitu besar tidak terlalu berpengaruh terhadap keuangan negara.
Masyarakat desa didorong untuk menggerakan sektor pembangunan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, tentu dengan memanfaatkan dana desa yang ada. Dengan demikian, penghasilan masyarakat meningkat dan mampu membayar pajak ke negara.
“Kita sudah lihat impact-nya ke pengurangan stunting dan penurunan jumlah orang miskin. Lalu, BUMDes berhasil, yang bayar pajak lebih besar dari dana desanya dan pemberdayaan SDM,” pungkasnya.*(Marsi )