Jakarta, INDONEWS.ID - Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin akhirnya angkat bicara soal masalah agenda pemindahan ibu kota negera Indonesia yang baru ke Kalimantan Timur. Menurutnya, justru masalah Papua yang harus diprioritaskan terlebih dahulu.
Hal itu disampaikan mantan Ketum PP Muhammadiyah itu usai mengikuti Rapat Pleno ke-35 Dewan Pertimbangan MUI di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (28/8/2019). Din meminta, sebaiknya pemerintah mengerahkan daya upaya dan pikiran untuk menyelesaikan masalah Papua.
"Saya kira pemindahan ibu kota bisa ditunda, enggak usahlah, apalagi urgensinya belum cukup tersedia. Apalagi dalam keadaan negara katanya mengalami defisit keuangan. Darimana nanti biayanya? Fokus pada masalah yang hari ini dihadapi jangan kemudian menganggap remeh," jelas Din seperti dikutip dari Kumparan.
Alumnus Universitas California ini menegaskan, masalah ini merupakan masalah yang sangat serius sekali yang menjadi masalah dan tantangan seluruh bangsa saat ini.
Maka dari itu, Din menyampaikan, pemindahan ibu kota ini terkesan meremehkan masalah Papua yang di depan mata. Bagi Din, pemerintah tidak arif bijaksana.
""Masalah ini serius sekali. Ini Papua adalah saudara-saudara kita. Yang menghina orang-orang Papua harus dihukum keras jangan sampai terlambat. Saya tidak tahu sudah ditangkap apa belum, itu ada fakta di video yang menghina memanggil saudara-saudara kita Papua dengan melecehkan menghina seperti itu, itu harus cepat ditangkap," beber Din.
Untuk itu, Din meminta, bagi yang menghina orang-orang Papua harus dihukum sekeras-kerasnya. Karena telah memicu kerusuhan dan perpecahan sesama anak bangsa.
"Itu harus dihukum sekeras-kerasnya karena dia adalah biang kerok dari kerusuhan-kerusuhan yang harganya mahal sekali. Sudalah urus soal Papua dulu jangan ibu kota ya, apalagi enggak punya uang juga," tutup dia.*(Rikardo)