Jakarta,INDONEWS.ID - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar menilai bahwa persoalan radikalisme merupakan salah satu ancaman nyata di Indonesia. Hal ini sampaikan usai diskusi bedah buku bertajuk Ancaman Radikalisme dalam Negara Pancasila di Megawati Institute, Jakarta, Jumat,(30/08/2019) kemarin.
Radikalisme dalam penjelasanya, merupakan fakya yang tidak dapat dibantah oleh masyarakat. Masalah ini sama-sama memberikan akibat buruk seperti masalah narkoba kepada masyarakat secara umum di Indonesia.
"Ada ancaman nyata di negara kita ini, selain soal kemiskinan, soal kesenjangan, soal narkoba dan kemudian adalah soal radikalisme," kata Bahtiar.
Bahtiar melihat lebih dalam terhadap keberadaan radikalisme di negara majemuk seperti di Indonesia. Ketika radikalisme menjadi sebuah paham bagi kelompok tertentu, maka ada upaya untuk memonopoli kebenaran di ruang publik.
"Isme itu menjadi masalah itu, karena sudah menjadi paham, karena sudah menjadi isme,ada pengerasan pada titik tertentu dalam hal berpikir dan bertindak," jelas Bahtiar.
Karena itu, menurutnya, diskusi terkait masalah ini menjadi penting dilakukan oleh semua masyarakat. Dengan ada diskusi membahas persoalan radikalisme, ada kesimpulan dan ada pemikiran untuk merumuskan solusi jalan keluarnya.
"Kita surprise kepada Megawati Institu ya, ini sebenarnya diskusi kami tahun lalu, diksusi soal kebangsaan dan saya waktu sebagai yang diundang untuk berbicara tentang relevansi Pancasila dengan ormas dalam bernegara kita ini, oleh karenanya saya surprise sekali ya," ungkapnya.
Ia kemudian mengajak masyarakat Indonesia melihat dampak negatif dari paham radikalisme dan paham lain yang membahayakan bagi masyarakat. Paham seperti, menurutnya, membuat banyak negara di dunia berantakan.
"Hampir semua bangsa-bangsa di dunia ini memamg rontoknya karena gerakan-gerakan seperti ini dan saya luruskan, bukan saja karena latar belakang keagamaan sebenarnya perilaku radikal itu," jelasnya.
Kemendagri Ajak Masyarakat Lawan Radikalisme
Upaya memerangi radikalime di Indonesia, bukan saja tanggungjawab pemerintah. Masyarakat juga diminta pro aktif memerangi radikalisme yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
Pemerintah melakukan pembenahan terhadap sistem yang ada guna memfilter paham-paham yang dinilai berbahaya dan merusak masyarakat. Selain itu, pemeritah melalui instrumen hukum memberikan efek jera terhadap ormas yang bertentangan dengan aturan hukum.
"Tugas dari pemerintah itu membangun sistem, membangun sistem yang mampu menciptakan terjadi proses filter secara sehat gitu, bagaimana secara hukum negara yang buruk-buruk itu bisa hilang secara alamiah dan kalau memang dia nyata-nyata merusak kehidupan kebangsaan kita, ada alatnya kita untuk menghentikan itu," tegas Bahtiar.
Pemerintah sendiri memiliki keterbatasan dalam menjawab harapan masyarakat, baik dalam menangani masalah radikalisme maupun masalah lainnya. Pemerintah berharap ada keterlibatan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah ini.
"Kalau yang ini harus ditangani bersama bukan hanya pemeriontah, karena tidak mungkin kami di depdagri bicara 660 juta orang, pada akhirnya kita membutuhkan teman-teman pers ,teman-teman NGO, kekuatan terbesar kita sebenarnya adalah jsutru masyarakat,pemerintah ini kan punya keterbabatasan," ungkapnya.
Ia juga berharap, masalah radakalisme di Idonesia ini segera berakhir. Masyarakat juga diminta untuk menebarkan benih kebaikan dan kesejukkan demi persatuan dan kesatuan Indonesia.
"Mari kita menyebarkan kebaikan,kesejukan,kebersamaan dan harmoni di masyarakat," tutupnya.*(Marsi)