Jakarta, INDONEWS.ID - Pengamat Politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto, meminta Presiden Jokowi tidak langsung menerima hasil Pansel KPK apabila terdapat capim yang memiliki rekam jejak buruk. Arif minta Jokowi tak segan mencoret capim KPK yang bermasalah.
"Presiden mengatakan tidak punya beban apa pun, tapi faktanya dalam pemilihan 10 nama ini pun masih kita harus mempertanyakan seberapa kuat pemerintahan, terutama presiden di dalamnya untuk melakukan penegakan hukum dan korupsi," kata Arif saat diskusi tentang masa depan KPK di di Jakarta Timur, Minggu (1/9/2019).
Arif meminta Jokowi tak langsung menerima hasil seleksi pansel tersebut. Presiden harus memastikan rekam jejak 10 capim sesuai kriteria. Arif menyebut Kepala Negara berwenang mencoret kandidat yang tak sesuai.
Tindakan itu akan mengukuhkan komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi. Jokowi juga tak memiliki beban mencoret nama yang diduga tak berintegritas.
"Apabila tidak menunjukan komitmen pemberantasan korupsi, barangkali momentum pemberantasan korupsi sudah akan hilang dalam 5 tahun ke depan," kata Arif.
Arif juga berpendapat komposisi Pansel KPK saat ini lebih kepada kapasitas keilmuan dalam penegakan hukum, bukan praktik secara langsung. Sehingga, pansel cenderung memilih capim yang lebih memahami teori penegakan hukum.
"Memilih Komisioner KPK bukan hanya memilih yang memiliki ilmu hukum baik, bukan hanya pengalaman dalam konteks hukum, lebih dari itu adalah memilh yang punya integritas dan punya keberanian," tandasnya. (rnl)
