Jakarta, INDONEWS.ID - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo memberikan penjelasan tentang luas areal yang terbakar di 8 (delapan) provinsi di tahun 2019. Paling tinggi terjadi di provinsi NTT, 108.368 hektar dan Sumatera Selatan terbesar keenam, seluas 7.109 hektar di tanah mineral dan 4.717 hektar di tanah gambut.
"Meskipun NTT luas lahan terbakarnya yang terbesar, namun terbakarnya di lahan mineral bukan di lahan gambut", terang Doni Monardo saat memimpin rapat kordinasi penanganan Karhutla di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan, di Palembang, Senin,(24/09) kemarin.
Kepala BNPB mengingatkan kembali potensi bencana yang terjadi. Dengan demikian, pemerintah bersama masyarakt dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap berbagai macam potensi bencana yang ada.
"Poinnya adalah Kenali ancamannya, siapkan strateginya. Ketahui masalahnya Carikan solusinya" tegasnya.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru menyampaikan, Sumatera Selatan tetap bersinergi memadamkan api, satgas akan bertugas sampai akhir Oktober 2019.
"Pasca Karhutla kami akan mengadakan evaluasi pasca penanganan kebakaran hutan dan lahan sampai tingkat RT/RW", katanya.
Sementara itu,Dansatgas Karhutla Sumsel yang juga Komandan 044 Garuda Dempo Kolonel Arh Sonny Septiono menerangkan, Sumatera Selatan memiliki lahan gambut terbesar kedua setelah Riau di Pulau Sumatera.Satgas Karhutla selalu disiagakan, dengan dukungan 12.922 satgas gabungan.
"Babinsa beroperasi dan menggunakan open kamera saat melakukan patroli sehingga posisinya akurat"jelasnya.
Selain pemadaman, dilakukan juga tindakan pencegahan.Semua tim terus melakukan pemantaun dalam untuk mengambil tindakan yang diperlukan.
"Kami mensiagakan 15 orang untuk menjaga 74 ribu hektar. Selain itu sudah menangkap 27 orang tersangka" sambungnya.
Terkait dengan tersangka, Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Firli Bajuri membenarkan 26 tersangka perorangan sudah ditahan dan 1 tersangka korporasi, total 27 tersangka. Semua akan diproses sesuai dengan hukum yang ada.
"Kedepannya diusulkan adanya satgas penegakkan hukum, sehingga saat ada tersangka pelanggaran hukum dapat segera langsung diproses, kerjasama penyidik dan kejaksaan" tutupnya.