INDONEWS.ID

  • Rabu, 09/10/2019 22:29 WIB
  • Tidak Dilarang UU ITE, Menkominfo : Buzzer Itu Nggak Ada Yang Salah

  • Oleh :
    • Ronald T
Tidak Dilarang UU ITE, Menkominfo : Buzzer Itu Nggak Ada Yang Salah
Menteri Informasi dan Komunikasi Rudiantara. (Foto : istimewa)

Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan tidak ada aturan yang melarang buzzer. Rudiantara mengatakan posisi buzzer sama dengan influencer selama tidak melanggar undang-udang.

"Buzzer itu nggak ada yang salah. Di UU ITE nggak ada buzzer dilarang. Apa bedanya buzzer dengan influencerbuzzer dengan endorser. Itu aja. Kalau dia salah, kalau kontennya melanggar Undang-Undang. Selama nggak melanggar undang-undang, mau buzzer, mau influencer ya sama saja," kata Rudiantara di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2019).

Lebih lanjut, Rudiantara menuturkan tidak aturan mengenai buzzer. Dia menuturkan buzzer sama dengan endorser.

"ITE itu nggak ada istilah kata mengenai buzzer. Apalagi melarang buzzerinfluencer dilarang. Mereka sama. Influencer atau endorser itu lebih ke arah komersil," ucapnya.

Baca juga : Walau Seperti Berteriak di Padang Gurun, Rizal Ramli Bersikukuh Perang Terhadap BuzzeRp

Diketahui, buzzer belakangan ini tengah menjadi perbicangan hangan di tengah masyarakat. Terkait penyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang mengimbau buzzer ditertibkan, Rudiantara enggan berkomentar banyak.

"Saya nggak tahu, tanya ke Pak Moeldoko," sebutnya. (rnl)

Baca juga : Pemerintah Siapkan 40.000 Beasiswa Pelatihan Online

 

Baca juga : Buzzer Membajak Demokrasi, Rizal Ramli: Gitu Kok Dipelihara?
Artikel Terkait
Walau Seperti Berteriak di Padang Gurun, Rizal Ramli Bersikukuh Perang Terhadap BuzzeRp
Pemerintah Siapkan 40.000 Beasiswa Pelatihan Online
Buzzer Membajak Demokrasi, Rizal Ramli: Gitu Kok Dipelihara?
Artikel Terkini
Arya Bima: Nilai-nilai Pancasila Terkoyak di Era Disrupsi Teknologi
Terbelenggu Kepentingan, Rizal Ramli: Keputusan MK Lebih Politik Praktis Ketimbang Konstitusional Strategis
Jalan Tengah Pancasila
JaKA : Pasal Larangan Makar Justru untuk Melindungi Indonesia Sebagai Negara Hukum atau Demokrasi
BKH Beri Bantuan Sembako untuk Masyarakat Terdampak Covid-19 di Manggarai
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
gimli