Jakarta, INDONEWS.ID - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 di lingkungan Kemenkumham.
Sesuai Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 392 Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Bambang Rantam Sariwanto, selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 1 November 2019 disebutkan, bahwa secara keseluruhan Kementerian Hukum dan HAM menyediakan 4.598 formasi untuk perekrutan CPNS Tahun 2019 ini.
Kemenkumham membuka 23 jabatan dan mengalokasikan sebanyak 4.598 formasi dengan rincian jenis formasi cumlaude sejumlah 83, disabilitas 19, putra/putri Papua dan Papua Barat 180, dan formasi umum 4.316.
Pendaftaran online dan unggah dokumen persyaratan CPNS 2019 Kemenkumham dibuka mulai tanggal 11 s.d. 25 November 2019 melalui portal https://sscasn.bkn.go.id.
Dikutip dari laman Kemenkumham, berikut unit kerja yang mendapatkan alokasi formasi, jabatan yang disediakan, persyaratan, tata cara pendaftaran, dan jadwal seleksi CPNS 2019 Kemenkumham:
Unit Kerja yang Mendapatkan Alokasi Formasi (Alokasi Penempatan):
1. Sekretariat Jenderal.
2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
5. Direktorat Jenderal Imigrasi.
6. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
7. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.
8. Inspektorat Jenderal.
9. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
10. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
13. Politeknik Imigrasi.
14. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat (Kantor Wilayah, Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan, Balai Harta Peninggalan dan Balai Diklat).
Sementara itu, Menurut Pengumuman Sekjen Kementerian Hukum dan HAM itu, persyaratan utama bagi mereka yang berminat untuk mengisi formasi di Kementerian Hukum dan HAM di antaranya adalah:
a. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan
b. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta
c. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, anggota Polri, dan siswa sekolah ikatan dinas pemerintah
d. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis
e. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
“Usia pada saat melamar (terhitung per tanggal 1 November 2019) adalah: a. Minimal 18 tahun dan maksimal 33 tahun 0 bulan 0 hari untuk Dokter, Keperawatan dan Sarjana (S1); b. Minimal 18 tahun dan maksimal 30 tahun 0 bulan 0 hari untuk Diploma III; c. Minimal 18 tahun dan maksimal 28 tahun 0 Bulan 0 hari untuk SLTA,” bunyi pengumuman itu.
Selain itu, tinggi badan untuk pelamar jabatan penjaga tahanan dan jabatan pemeriksa keimigrasian: a. Pria minimal 160 cm; b. Wanita minimal 155 cm.
“Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal https://sscasn.bkn.go.id mulai tanggal 11 – 25 November 2019 dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) peserta dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Kartu Keluarga (KK),” tegas pengumuman Sekjen Kementerian Hukum dan HAM itu.
Adapun tahapan Seleksi Dokter, Sarjana/S-1 dan Diploma III/ D-III (jenis formasi umum, cumlaude dan Putra Putri Papua dan Papua Barat) :
1. Seleksi Administrasi Verifikasi Dokumen Persyaratan Unggah melalui laman https://sscasn.bkn.go.id
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 40%
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60% terdiri dari : – Substansi Jabatan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 40%; – Wawancara Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPFK) dengan bobot 60%.
4. Khusus pelamar jabatan Pengelola Pranata Humas, Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) terdiri dari : Bahasa Inggris menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 20%; Praktik kerja kehumasan dengan bobot 40%; Wawancara Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPFK) dengan bobot 40%.
5. Khusus pelamar jabatan Pranata Komputer, Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) terdiri dari : Bahasa Inggris menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 20%; Praktik kerja komputer dengan bobot 40%; Wawancara Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPFK) dengan bobot 40%.
Untuk Tahapan Seleksi Diploma III/D-III dan Sarjana/S-1 (jenis formasi penyandang disabilitas):
1. Seleksi Administrasi terdiri dari : Verifikasi dokumen lamaran yang diunggah melalui laman https://sscasn.bkn.go.id ; Verifikasi kesesuaian tingkat/jenis/kriteria penyandang disabilitas.
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 40%; Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60% terdiri dari : -Substansi Jabatan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 75%; -Wawancara Pengamatan Fisik dan Keterampilan (PFK) dengan bobot 25%. Sedangkan Tahapan Seleksi SLTA/Sederajat (Formasi Jabatan Penjaga Tahanan dan Jabatan Pemeriksa Keimigrasian/Pemula)
3. Seleksi Administrasi terdiri dari: Verifikasi dokumen persyaratan unggah melalui laman https://sscasn.bkn.go.id ; Verifikasi dokumen asli dan pengukuran tinggi badan. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 40%; Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60% terdiri dari: Kesamaptaan dengan bobot 60%; – Wawancara Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPFK) dengan bobot 40%.
Ditegaskan dalam pengumuman itu, bahwa pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya; dan Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat. lnformasi lebih lanjut dapat dilihat di laman http://cpns.kemenkumham.go.id. (rnl)