Jakarta, INDONEWS.ID -- Rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang baru saja diumumkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto bisa dinilai sebagai tanda "kekalahan" pemerintah, yang seharusnya bertanggung jawab dalam mengawal tumbuhnya nilai-nilai Pancasila di tengah bangsa Indonesia.
Pernyataan Wiranto yang menyatakan kegiatan HTI bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI menunjukkan bahwa selama belasan tahun pasca reformasi, pemerintah belum mampu mengarustamakan ideologi Pancasila di tengah masyarakat.
“Berbagai program yang diciptakan negara untuk mengawal Pancasila selama belasan tahun, bisa dikatakan belum memberi hasil optimal. Ini bisa dilihat dalam pernyataan resminya, Wiranto juga bakal membidik organisasi lainnya yang disinyalir tidak berdasarkan Pancasila,” ujar Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sahat Martin Philip Sinurat, di Jakarta, Selasa (9/5/2017).
Sahat mengatakan, pernyataan pembubaran HTI tersebut terkesan sebagai kebijakan dan tindakan reaktif yang tidak direncanakan secara matang.
“Bagaimanapun dugaan yang disampaikan oleh Pemerintah melalui pernyataan resmi Menkopolhukam, Wiranto bahwa HTI tidak sejalan dengan Pancasila harus dibuktikan melalui jalur hukum,” ujarnya.
Sahat mengatakan, kebijakan yang dilakukan pemerintah ini bisa menjadi celah untuk melakukan pembungkaman terhadap demokrasi yang sesungguhnya. Padahal, setiap warga negara Indonesia mempunyai kebebasan untuk mempelajari ideologi apa pun. Karena itu, pembungkaman ini menambah cidera pada kehidupan berdemokrasi di Indonesia.
Sahat mengatakan, jika serius menegakkan aturan, seharusnya Pemerintah mendaftarkan dulu gugatannya baru berbicara, dan bukan sekadar melakukan “gertakan” di hadapan publik.
“Menurut kami, tindakan ini bukan sebagai tindakan hukum, tetapi sebagai tindakan politis. Apalagi jika tindakan ini tidak dilanjutkan dengan pendekatan hukum juga pendekatan dialog di akar rumput,” ujar Sahat.
Menurut Sahat, pembubaran HTI atau pun ormas yang diberi label oleh pemerintah sebagai ormas radikal yang bertentangan dengan Pancasila harus terjadi di ruang yuridis formil, bukan opini liar di tengah masyarakat yang bisa memunculkan reaksi lain yang bisa memberi kontribusi buruk terhadap pembangunan di Indonesia.
Karena itu, GMKI mengkuatirkan, tindakan pemerintah ini memunculkan gerakan yang lebih massif yang akan semakin merepotkan pemerintah dan mengganggu kerukunan dan kebersamaan di tengah rakyat Indonesia yang beragam.
Permasalahan kelas sosial, kata Sahat, seharusnya menjadi tajuk utama pemerintah dalam membangun opini di Indonesia. Ironisnya, pemerintah belum serius mempraktekkan sistem ekonomi Pancasila, yang dapat diterjemahkan sebagai rakyatlah yang harus menguasai alat-alat produksi, dan bukan penguasaan sebanyak-banyaknya oleh korporasi/perorangan.
“Dan yang lebih disesalkan, diduga ada juga oknum-oknum yang menggunakan isu SARA dan radikalisme sesuai kepentingan masing-masing. Kita seharusnya menghormati konsensus yang dilakukan para pendahulu bangsa, bahwa kepentingan bangsa harus di atas setiap kepentingan kelompok,” ujarnya.
GMKI juga mempertanyakan sikap pemerintah terkait rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional dan Unit Pemantapan Ideologi Pancasila.
“Dewan Kerukunan Nasional dan Unit Pemantapan Ideologi Pancasila yang dicanangkan Presiden sejak berbulan-bulan lalu untuk pengarustamaan Pancasila dan upaya deradikalisasi di tengah masyarakat malah belum terbentuk sampai sekarang,” ujarnya. (Very)
