INDONEWS.ID

  • Senin, 06/01/2020 13:30 WIB
  • Tanggapan Mahfud MD Soal Rencana Mobilisasi Nelayan ke Laut Natuna

  • Oleh :
    • Marsi Edon
Tanggapan Mahfud MD Soal Rencana Mobilisasi Nelayan ke Laut Natuna
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,(Mennkopolhukam),Mahfud MD.(Foto:Istimewa)

Jakarta,INDONEWS.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,(Mennkopolhukam),Mahfud MD, menyatakan mendukung penuh rencana melakukan mobilisasi nelayan ke perairan Natuna. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk respon atas upaya China melakukan pencurian ikan di wilayah tersebut.

Melansir CNNindonesia, pemerintah akan melakukan pengurusan terhadap segala bentuk izin dari nelayan yang akan diberangkatkan ke perairan tersebut.Pemerintah juga menjamin keamanan dari nelayan yang akan diberangkan ke perairan Natuna.

Baca juga : KPK Tolak Pembentukan Tim Pemburu Koruptor, Mahfud MD : Tunggu Hasil Analisisnya

"Intinya pemerintah akan mendukung saudara-saudara untuk ke sana. Nanti bagaimana perizinan fasilitas apa yang akan dicarikan oleh pemerintah," kata Mahfud kepada media di Jakarta, Senin,(6/1/2020)

Lebih lanjut Mahfud mengatakan, Indonesia memiliki hak penuh atas perairan Natuna. Karena itu, nelayan Indonesia memiliki hak untuk mencari kekayan laut di sana.

Baca juga : Kasus Joko Tjandra, Mahfud MD Bakal Aktifkan Kembali Tim Pemburu Koruptor

Selain itu, kata Mantan Ketua Mahmakah Konstitusi ini, keberadaan nelayan Indonesia di Natuna merupakan upaya warga negara untuk membela negara. Negara mendukung penuh atas upaya warga untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(NKRI).

"Tidak akan ada tindakan tindakan fisik yang mengancam saudara, yang penting sudah nyaman di situ. Negara nanti yang akan mengawal kegiatan saudara di situ," jelas Mahfud.

Baca juga : Mahfud MD Ungkap Alasan Menteri Lambat Cairkan Anggaran di Tengah Covid-19

Mahfud juga menjelaskan, Natuna saat ini telah dimasuki oleh orang-orang yang ingin mencuri kekayaan laut Indonesia. Karenanya, warga negara Indonesia berhak mengambil kekayan laut di wilayah tersebut karena didukung oleh ketentuan hukum internasional.

"Pencuri ikan itu artinya mengambil ikan secara ilegal. Kalau mengambil secara ilegal itu artinya kan mencuri, jadi tidak ada minta maaf," pungkasnya.

 

 

Artikel Terkait
KPK Tolak Pembentukan Tim Pemburu Koruptor, Mahfud MD : Tunggu Hasil Analisisnya
Kasus Joko Tjandra, Mahfud MD Bakal Aktifkan Kembali Tim Pemburu Koruptor
Mahfud MD Ungkap Alasan Menteri Lambat Cairkan Anggaran di Tengah Covid-19
Artikel Terkini
Yenny Wahid: Kebijakan Afirmasi Berlaku Semua Sektor, Indonesia Timur Harus Menjadi Prioritas
Bantu Perluas Jaringan Nasabah, PNM Gelar Pelatihan Online di Tengah Pandemi
Dukung Pemerintah Lawan COVID-19, Bank BJB Serahkan Bantuan Melalui Gugus Tugas Nasional
Adaptasi Kebiasaan Baru, Dokter Reisa: Perhatikan Sirkulasi Udara Ruang Kerja
Pasien Sembuh COVID-19 Naik Jadi 37.636, Kasus Positif Jadi 78.572
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
gandalf