INDONEWS.ID

  • Selasa, 21/01/2020 21:30 WIB
  • Tanggapan PPP Terhadap Vonis Romy

  • Oleh :
    • Ronald
Tanggapan PPP Terhadap Vonis Romy
Mantan ketua PPP Romahurmuziy atau Rommy saat di gedung KPK

 

Jakarta, INDONEWS.ID - Mantan Ketua PP Romahurmuziy alias Romy dijatuhi hukuman selama dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta oleh pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, kemarin, Senin, 20 Januari 2020.

Baca juga : Danpasmar 1 Ikuti Rakor Renaki II TNI AL Tahun 2020 Secara Virtual

Romy dianggap terbukti memperdagangkan pengaruhnya terhadap bekas Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam penetapan beberapa pejabat di Kementerian Agama.

Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) melalui Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani yang menanggapi vonis tersebut, mengaku sedih sekaligus lega. 

Baca juga : Kasus Covid-19 Meningkat, Wiku Adisasmito Minta Semua Pihak Berbenah Diri

"Meski kami bersedih atas vonis itu, namun ada sedikit kelegaan karena merupakan perkara gratifikasi, bukan suap," ujar Arsul dalam keterangan tertulis pada Selasa, (21/1/2020).

Arsul berharap putusan ini bisa memperjelas bahwa Romy tidak terbukti menerima suap karena tidak divonis berdasarkan Pasal 12 (b) UU No. 20 Tahun 2001 tentang perbuatan suap yang menjadi dakwaan primer Romy.

Baca juga : Pakar: Pemerintahan Sementara Bentukan Wenda Tidak Ada Dasarnya

Meski demikian, vonis untuk Romy lebih ringan dari tuntutan. Jaksa Penuntut Umum menuntut Romy 4 tahun penjara.

Dalam putusannya, hakim menyatakan bekas Ketua Umum PPP itu terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Antikorupsi yang mengatur soal penerimaan hadiah atau janji. 

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya,” tutupnya. (rnl)

 

Artikel Terkait
Danpasmar 1 Ikuti Rakor Renaki II TNI AL Tahun 2020 Secara Virtual
Kasus Covid-19 Meningkat, Wiku Adisasmito Minta Semua Pihak Berbenah Diri
Pakar: Pemerintahan Sementara Bentukan Wenda Tidak Ada Dasarnya
Artikel Terkini
Danpasmar 1 Ikuti Rakor Renaki II TNI AL Tahun 2020 Secara Virtual
Kasus Covid-19 Meningkat, Wiku Adisasmito Minta Semua Pihak Berbenah Diri
Pakar: Pemerintahan Sementara Bentukan Wenda Tidak Ada Dasarnya
Analisis Kemenangan Pasangan Pantas-Rizki dalam Pilkada di Mabar
BNPB Minta Masyarakat Waspada Hadapi Erupsi Gunung Semeru
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
faramir