Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah Indonesia berencana memulangkan sekitar 600 warga negara Indonesia (WNI) yang merupakan mantan anggota atau simpatisan kelompok teroris ISIS. Pemulangan WNI yang terkait ISIS ini semula dicetuskan oleh Menteri Agama Fahrul Razi.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, negara memang sudah semestinya memulangkan warganya yang terkait dengan ISIS karena negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warga negaranya. Menurut Fadli, bisa saja mereka yang ikut ISIS adalah korban dari doktrin sesat atau pun propaganda ISIS.
"Harus ada usaha untuk kembalikan mereka kepada jalan yang benar sebagai warga negara dan harus difasilitasi. Jangan mereka diabaikan karena kita punya kewajiban konstitusional melindungi tiap warga negara Idonesia," kata Fadli di Gedung DPR, Rabu 5 Februari 2020.
Apalagi, menurut Fadli, jika mereka secara sukarela memang ingin kembali, bisa saja mereka trafficking ke sana atau dijanjikan hal-hal lain atau disudutkan pada situasi seperti di daerah konflik. Karena kondisi ini, tambah Fadli, harus dikembalikan ke jalan yang benar," kata Fadli.
Memang ada sejumlah proses yang harus dijalani sebelum memulangkan WNI yang terlibat ISIS itu. Salah satunya yakni meminta penjelasan dari WNI bagaimana awal mula mereka terlibat dalam kelompok ISIS. Sebagai Anggota Komisi I, Fadli Zon juga akan meminta pandangan dari BNPT terkait langkah ini.
"Nanti saya cek ke BNPT bagaimana rencana mereka terkait warga Negara karena jumlahnya cukup banyak dan mungkin ada yang di bawah umur, sehingga harus ada treatment spesifik, dicek gimana mereka bisa sampai berada di sana," ujarnya.
Selain itu, Fadli juga menanggapi rencana Menko Polhukam Mahfud MD yang berencana membuat kajian untuk rencana pemulangan WNI yang terlibat ISIS ini. Namun Fadli berpesan yang terpenting adalah hasil kajian tersebut disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi
"Kajian itu memang harus dipublikasikan secara transparan apa sih hasilnya, assessment seperti apa, dan langkah-langkah road map untuk datangkan mereka kembali seperti apa, dan sikap pemerintah seperti apa. Lebih bagus sekarang karena pemerintahan baru maka kajiannya harus sesuai kondisi sekarang," ujarnya.