Jakarta, INDONEWS.ID -- Menlu Retno Marsudi mempertanyakan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang melarang orang-orang asal Indonesia memasuki negaranya karena Virus Covid 19 mengingat di Indonesia tidak ada kasus.
Regulator penerbangan Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil India (DGCA) juga telah memerintahkan menyeleksi penumpang asal Indonesia.
Bahkan Departemen Kesehatan Australia mengelompokkan mereka yang pernah berkunjung ke Indonesia untuk diwaspadai mengingat banyak warga China yang berkunjung ke Indonesia meski lagi-lagi tidak ada kasus yang dilaporkan di Indonesia.
Singapura pun menghentikan sejumlah penerbangan ke Indonesia meski tidak memberi pengumuman atau mengelompokkan Indonesia sebagai negara yang terjangkit Covid 19.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan, bukan tidak mungkin jumlah negara yang melarang orang yang berasal maupun penah berkunjung ke Indonesia untuk memasuki negara mereka akan meningkat. Kalaupun tidak melarang mereka harus dikarantina selama 14 hari.
“Melihat perkembangan ini pemerintah harus gencar melakukan bantahan bahwa Indonesia benar-benar terbebas dari Covid 19. Bantahan pemerintah tentu tidak bisa dilakukan atas dasar hal-hal yang bersifat non-ilmiah, seperti doa masyarakat Indonesia,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Sabut (29/2).
Bantahan tersebut, kata Hikmahanto, harus dilakukan atas dasar alasan ilmiah dan telah teruji.
Bila pemerintah tidak mampu melakukan bantahan dengan alasan ilmiah maka pemerintah harus bekerja keras untuk bisa mendeteksi adanya kasus Covid 19 di Indonesia.
“Bila tidak maka akan muncul ketidak-percayaan dari masyarakat internasional, bahkan masyarakat Indonesia sendiri. Hal ini karena pemerintah akan dianggap gagal dalam melindungi masyarakat,” ujarnya.
Seperti diketahui, Dirjen WHO dalam pernyataannya pada tanggal 27 Pebruari 2020 mengkritik adanya negara yang terlalu percaya diri tidak adanya kasus Covid 19.
Dalam kata-katanya Dirjen mengatakan, "No country should assume it won’t get cases. That could be a fatal mistake, quite literally (Tidak seharusnya ada negara yang mengasumsikan bahwa mereka tidak mendapat kasus. Hal tersebut bisa menjadi kesalahan fatal, dalam arti sebenarnya)".
“Mudah-mudahan kritik Dirjen WHO diatas tidak ditujukan ke Indonesia,” pungkasnya. (Very)